(VOVworld)- Undang-Undang mengenai demontrasi dilaporkan oleh kabinet Mesir kepada Presiden negara ini pada dua minggu lalu. Ini dianggap sebagai Undang-Undang yang kontroversial di negara ini. Perdana Menteri (PM) Mesir, Hazem El-Beblawi menganggap bahwa Undang-Undang ini tidak bertujuan “membatasi hak melakukan demonstrasi”, tapi akan membela hak para demonstran.

        Undang-Undang ini tidak menentukan bahwa demostran harus minta surat izin sebelum melakukan demonstrasi, tapi mereka perlu “melaporkan dulu”. Secara lebih kongkrit, para pengorganisasi demonstran bisa melaporkan kepada pemerintahan tiga hari sebelum berlangusng event, alih-alih harus menglaporkan 7 hari sebelumnya seperti ketentuan dalam rancangan Undang-Undang permulaan. Detail-detail lain dalam Undang-Undang ini belum diumumkan.

Satu demonstrasi untuk mendukung Presiden tergulingkan, Mohamad Morsi
(Foto: vov.vn)

        Pengesahan Undang-Undang mengenai demontrasi berlangsung pada latar belakang mahasiswa di beberapa provinsi sedang melakukan demonstrasi sehubungan dengan peringatan 100 hari Tentara Pemerintah Mesir menindas dua kamp demonstran untuk menuntut memulihkan kekuasaan untuk Presiden tergulingkan Mohamad Morsi./.