(VOVWORLD) - Komite Pemilihan Umum Indonesia telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019 dan membenarkan Presiden Petahana Joko Widodo terpilih kembali untuk masa bakti ke-2.
Presiden Joko Widodo terpilih kembali masa baik ke-2 (Foto: AFP/ VNA) |
Sebagai Presiden Indonesia pertama yang tidak termasuk generasi tokoh militer dan politik “kawakan” yang pernah menguasai negeri ini selama bertahun-tahun. Joko Widodo diharapkan akan terus melaksanakan reformasi-reformasi dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih gigih untuk mendorong perekonomian yang paling besar di Asia Tenggara ini.
Dengan jumlah suara mencapai 55,5%, kemenangan Presiden Petahana Joko Widodo telah jauh melampaui pesaing-nya, mantan perwara tinggi tentara Prabowo Subianto. Jokowi – seorang mantan wirausaha perabot rumah tangga, Presiden pilihan rakyat pertama di Indonesia, orang yang tidak berasal dari kalangan elit politik atau militer. Sebelumnya, dia pernah memegang jabatan sebagai Walikota Solo, kemudian menjadi Gubernur Jakarta.
Pernah mengalahkan Prabowo Subianto untuk pertama kalinya dalam pilpres pada tahun 2014, Presiden Petahana Joko Widodo telah berhasil dalam menjaga aneka-ragaman etnis dan agama di Indonesia pada masa bakti pertama, sejak dilantik menjadi Presiden, Joko Widodo telah melaksanakan Rencana perkembangan infrastruktur senilai 340 miliar USD, membantu memperbaiki persyaratan hidup warga-nya. Oleh karena itu, kemenangan Joko Widodo di pilpres kali ini merupakan bukti yang menegaskan garis politik dan kebijakan-nya dalam masa bakti yang baru lalu sesuai dengan hati rakyat.
Segera setelah terpilih kembali, Presiden Joko Widodo memberitahukan bahwa dia akan terus melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk melakukan reformasi kuat terhadap perekonomian, membawa Indonesia menjadi perekonomian yang besarnya nomor 4 di dunia pada tahun 2045. Dia juga membuat rencana memangkas mesin aparat administrasi di dalam negeri, meningkatkan investasi asing dan meneruskan proyek infrastruktur senilai 400 miliar USD. Perombakan kabinet direncanakan akan diadakan setelah bulan Ramadhan berakhir pada bulan Juni mendatang. Pemimpin negeri ribuan pulau tersebut akan menghindari reformasi-refomrasi rumit yang tidak perlu untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja muda yang jumlahnya berlimpah-limpah di Indonesia. Daftar primer dari agenda ialah menghapuskan rintangan hukum terhadap perdagangan dan investasi, mengurangi kekakuan dalam membuat keputusan kerja dan pemberian bantuan, memasok belanja publik produksi bagi infrastruktur dan sumber daya manusia.
Memimpin satu negeri dengan 17 000 pulau dan populasi yang besarnya nomor 4 di dunia merupakan tantangan tidak sedikit yang harus dihadapi oleh Presiden Joko Widodo, khususnya dalam masalah ekonomi. Rakyat Indonesia sedang menginginkan dapat menyaksikan rencana-rencana strategis dan tindakan kongkret yang dijalankan oleh Pemerintah baru, membawa negara ribuan pulau lepas dari stagnasi ekonomi, mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Rakyat juga mengharapkan ada satu pemerintah masa depan yang akan menciptakan banyak peluang lapangan kerja, harga beberapa jenis barang pokok dijaga secara stabil dan terjangkau, menjamin satu kehidupan yang lebih baik bagi semua warga.