(VOVworld) – Presiden Mesir Mohamed Morsi pada Kamis (22 November) telah mengeluarkan satu deklarasi Undang-Undang Dasar (UUD) baru, bersamaan itu mengeluarkan perintah memeriksa dan mengadili kembali para pejabat dalam rezim mantan Presiden Hosni Mubarak yang dituduh membunuhi para demonstran dalam pemberontakan pada awal tahun lalu.


Gerak-gerik yang mendadak ini berlangsung segera setelah Presiden Morsi sukses memainkan peranan sebagai perantara untuk mengatur permufakatan gencatan senjata antara Israel dan Gerakan Islam Hamas yang sedang mengontrol jalur Gaza, serta pada latar belakang terjadi banyak demonstrasi besar-besaran dan bentrokan antara para demonstran dan polisi di pusat ibukota Kairo.

Deklarasi UUD baru ini menentukan badan-badan hukum tidak berhak membubarkan Dewan Legislatif atau Dewan Shura (Majelis Tinggi), bersamaan itu tidak berhak memveto, menghapuskan atau mengamandir UU, Deklarasi atau dekrit manapun yang dikeluarkan Presiden Morsi sejak dia dilantik pada 30 Juni lalu sampai saat UUD baru diesahkan dan parlemen baru dipilih. Dengan wewenang dalam deklarasi ini, Presiden Morsi telah memecat Jaksa Agung Abdel Meguid Mahmud, orang yang tidak berhasil dipecat oleh Presiden Morsi pada bulan lalu, dan mengangkat Tallat Ibrahum Abdallah sebagai penggantinya./.