(VOVWORLD) - Presiden Perancis, Emmanuel Macron, pada Senin (30 Oktober), telah menandatangani Undang-Undang mengenai Antiterorisme baru yang kontroversial, menurut itu, memberikan banyak kekuasaan jangka panjang kepada kalangan otoritas seperti menggeledah tempat tinggal, menutup tempat-tempat agama dan membatasi mobilitas terhadap orang-orang yang dicurigai adalah anasir ekstrimis.
Sebelumnya, dengan 415 suara pro, 127 suara blanko dan 19 suara kontra, Majelis Rendah Perancis, pada tanggal 03/10, telah mengesahkan Undang-Undang mengenai Antiterorisme.