Profesor Universitas Harvard Kennedy: Mantan Deputi PM Vu Khoan Berkontribusi Membawa Vietnam Berintegrasi dengan Dunia secara Lebih Intensif dan Efektif
(VOVWORLD) - Mantan Deputi Perdana Menteri (PM) Vietnam, Vu Khoan adalah seorang cendekiawan penting dari kalangan penggemar, adalah seorang aktivis politik, diplomat, dan ekonom yang pandai dari Vietnam yang telah memberikan sumbangan-sumbangan tidak kecil dalam membangun dan mengembangkan tanah air, terutama dalam proses buka pintu, membawa Vietnam berintegrasi dengan dunia secara intensif dan ekstensif.
Demikian ditegaskan Profesor Thomas J.Vallely, Direktur Program Vietnam, Universitas Harvard Kennedy, Amerika Serikat (AS).
 Profesor Thomas J.Vallely menjawab interviu wartawan Kantor Berita Vietnam (Foto: VNA) |
Menurut Profesor Thomas J.Vallely, selama bertahun-athu akhir dekade 90 dan awal tahun 2000, Bapak Vu Khoan bersama-sama dengan banyak pemimpin Vietnam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan hubungan luar negeri, menuju ke tujuan menormalisasi sepenuhnya hubungan diplomatik Vietnam-Amerika Serikat(AS). Pada saat itu, Profesor Thomas J.Vallely bekerja di Institut Pembangunan Internasional, Sekolah Harvard Kennedy, AS; bersamaan itu ikut memberikan masukan tidak resmi kepada Partai dan Pemerintah Vietnam tentang proses pembaruan tanah air. Saat itu, Bapak Vu Khoan adalah seorang cendekiawan yang dinamis, terutama di bidang perdagangan dan proteksi monopoli di instansi pertanian, menyampaikan banyak ide tentang jalan pembangunan yang akan ditujui Vietnam.
Menurut Profesor Thomas J.Vallely, Bapak Vu Khoan tidak hanya adalah pelopor dalam semua kegiatan-kegiatan mendorong pengembangan ekonomi dan perdagangan, turut mengesampingkan masa lampau, melaksanakan bab baru dalam sejarah antara Vietnam dan AS, melainkan juga memainkan peranan yang teramat penting dalam membentuk kunjungan resmi Presiden AS, Bill Clinton di Vietnam pada tahun 2000. Bapak Vu Khoan juga adalah politikus yang berpengaruh sangat besar dari Vietnam yang telah berupaya memberikan kontribusi dalam merevisi sistem undang-undang dalam negeri tentang ekonomi dan perdagangan, sesuai dengan standar-standar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).