(VOVworld) - Ribuan penduduk Thailand telah berkumpul di jalan-jalan pokok di ibukota Bangkok pada Senin (4 November) untuk menentang pengesahan Majelis Rendah terhadap rancangan Undang-Undang tentang Pemberian Amnesti kepada obyek-obyek yang bersangkutan dengan kasus-kasus yang tidak stabil berlumuran darah sebelumnya.

Yang berpartisipasi pada demonstrasi ini, ada mantan Perdana Menteri (PM) Abhisit Vejjajiva dan Deputi PM Suthep Thaugsuban. Suthep Thaugsuban menyatakan akan terus melakukan demonstrasi untuk menentang rancangan Undang-Undang tentang Pemberian Amnesti ini sampai saat Majelis Tinggi Mahkamah Konstitusional menolak mengesahkan rancangan Undang-Undang tersebut atau PM Yingluck Shinawatra menarik diri. Partai Puea Thai yang berkuasa pimpinan Yingluck Shinawatra telah meminta utuk mengesahkan rancangan Undang-Undang tersebut. Sementara iut, Partai Demokrat oposisi merasa cemas bahwa rancangan Undang-Undang ini akan “membersihkan” tindakan-tindakan yang salah dulu, diantaranya ada pembunuhan terhadap para demonstran tanpa senjata. Para penentang rancangan Undang-Undang tersebut beranggapan bahwa mantan PM Thaksin Shinawatra, abang PM infungsi Yingluck Shinawatra  adalah orang yang mendapat keuntungan yang paling banyak jika rancangan Undang-Undang ini  diesahkan.

Rancangan Undang-Undang tentang Pemberian Amnesti telah diesahkan Majelis Rendah pada Jumat (1 November) dan direncanakan akan diesahkan oleh Majelis Tinggi  pada 11 November ini./.