Republik Korea, AS menegaskan mendukung solusi diplomatik dalam menangani soal rudal balistik RDRK
(VOVWORLD) - Dalam pembicaraan telepon selama satu jam, pada Kamis malam (30/11), Presiden Republik Korea, Moo Jae-in dan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menegaskan kembali upaya menangani secara damai masalah rudal dan nuklir Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK), menekankan bahwa Seoul dan Washington akan terus menimbulkan tekanan dan sanksi-sanksi terhadap RDRK untuk membawa negara Asia Laut Timur ini kembali ke meja perundingan.
 Republik Korea, AS menegaskan mendukung solusi diplomatik dalam menangani soal rudal balistik RDRK (Foto :VNA) |
Sumber berita dari Kantor Presiden Republik Korea, Moo Jae-in memberitahukan bahwa dua pemimpin telah sepakat mempertahankan pendirian sekarang ini yalah mengenakan sanksi serius dan menimbulkan tekanan sampai RDRK secara sukarela menghapuskan program pengembangan nuklir, rudal dan kembali ke meja perundingan.
Ini merupakan pembicaraan kedua antara dua pemimpin AS dan Republik Korea selama dua hari seterlah RDRK melakukan peluncuran rudal balistik lints benua (ICBM) Hwangsong-15 yang punya jarak tembak yang bisa meliputi seluruh negara AS.
Bersangkutan dengan program nuklir RDRK, pada hari yang sama, Menteri Pertahanan AS, James Mattis berkomitmen akan meneruskan upaya-upaya diplomatik terhadap Pyong Yang setelah ketegangan- ketegangan meningkat bersangkutan dengan peluncuran rudal ICBM terbaru oleh RDRK.
Angkatan Udara Republik Korea, Jumat (1/12) memberitahukan telah membentuk satu satuan lebih besar dari pada sebelumnya untuk beraktivitas di udara guna mengumpulkan informasi intel, melakukan pemantauan dan pengintaian guna menghadapi semua ancaman nuklir dan rudal yang sedang meningkat dari fihak RDRK.
Dalam satu perkembangan yang bersangkutan, Kamis (30/11), setelah pertemuan dengan timpalannya dari AS, Rex Tillerson, Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel memberitahukan bahwa Jerman akan memangkas jumlah personel di Kedutaan Besar Jerman di Pyong yang dan meminta kepada RDRK supaya juga mengurangi kehadiran personel Kedutaan Besar negara ini di Berlin, Ibukota Jerman.