Keputusan tersebut dikeluarkan pada sidang kabinet luar biasa yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Han Duck-soo. Sebelumnya, Dewan Keamanan Nasional Republik Korea mengumumkan akan melaksanakan langkah-langkah untuk  menghentikan sementara sebagian kesepakatan tersebut serta mengadakan kembali kegiatan-kegiatan pengintaian dan pengawasan di sekitar kawasan perbatasan antar-Korea.

Ini dianggap sebagai reaksi Republik Korea terhadap peluncuran satu satelit pengintai militer Republik Demoratik Rakyat Korea (RDRK) baru ini. Sebelumnya, media RDRK mengkonfirmasikan bahwa pada tgl 21 November malam, waktu lokal, negara ini telah berhasil meluncurkan satu jenis rudal baru yang menempatkan satelit pengintai ke orbit Bumi.