(VOVWORLD) - Dalam pertemuan dengan para anggota Pemerintah pada tgl 19 Juli, di Moskow, Ibukota Rusia, Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa negara ini siap segera kembali ke kesepakatan biji-bijian apabila semua pasal kesepakatan tersebut dilaksanakan dan “sifat kemanusiaan” kesepakatan tersebut dipulihkan.
Menurut Presiden Rusia, agar Rusia kembali ke kesepakatan biji-bijian maka semua syarat harus dilaksanakan, di antaranya menghapuskan sanksi terhadap pengangkutan biji-bijian dan pupuk dan semua hambatan terhadap bank-bank Rusia; mengadakan kembali pasokan semua onderdin dan suku cadang mesin pertanian dan produksi pupuk; menangani semua masalah tentang sewa kapal dan asuransi ekspor bahan makanan dari Rusia; memulihkan kegiatan arus pipa Amonia Tolyatti-Odessa; menghapuskan semua blokade terhadap harta benda Rusia terkait dengan pertanian; dan memulihkan sifat kemanusiaan permulaannya dari kesepakatan biji-bijian.
Juga pada hari yang sama, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyatakan apabila MoU antara Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang ekspor biji-bijian dan pupuk tidak dilaksanakan secara lengkap selama tiga bulan mendatang, Moskow tidak akan melakukan negosiasi tentang kesepakatan yang membolehkan ekspor biji-bijian Ukraina lewat Latu Hitam.
Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF), pada tgl 19 Juli, memberitahukan bahwa penarikan Rusia ke luar kesepakatan biji-bijian Laut Hitam akan memperburuk prospek ketahanan pangan global dan menimbulkan bahaya meningkatkan inflasi pangan, khususnya terhadap negara-negara Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan.
Dalam satu perkembangan yang lain, lima negara Eropa Timur yaitu Polandia, Bulgaria, Hungaria, Slovakia, dan Romania, pada hari yang sama, merekomendasikan Uni Eropa supaya memperpanjang perintah melarang impor biji-bijian dari Ukraina yang berencana akan habis waktu pada tgl 15 September. Apabila Komisi Eropa tidak memperpanjang perintah larangan tersebut, negara-negara ini akan melaksanakan sendiri. Keputusan tersebut dikeluarkan untuk membela instansi pertanian lima negara Eropa Timur.