Rusia Menentang Perintah “Penangkapan” ICC terhadap Presiden Vladimir Putin
(VOVWORLD) - Ketika memberikan reaksi terhadap pemberlakuan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengenai perintah “penangkapan” terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Komisioner hak-hak anak Rusia dari Presiden Rusia, Maria Lvova-Belova pada 17 Maret yang lalu, kalangan otoritas Rusia menegaskan bahwa tindakan ini tidak memiliki dasar hukum karena Moskow dan banyak negara lain tidak mengakui wewenang ICC.
 Markas besar Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda. (Foto: Getty Images) |
Konkretnya, Ketua Komite Konstitusi Dewan Federal Rusia Andrei Klishas menyatakan bahwa surat perintah penangkapan ICC tidak memiliki dasar hukum. Sementara itu, Perwakilan Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Vasily Nebenzya mencela keputusan ICC tentang penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Inspektur urusan anak , Maria Lvova-Belova sebagai tindakan keterlaluan dan ilegal.
Wakil Ketua Pertama Komite Internasional dari Dewan Federal, Vladimir Dzhabarov menuduh ICC yang memprovokasi situasi di dunia dengan tindakan-tindakan provokasi ilegal, sementara itu Ketua Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin menyatakan bahwa Moskow menganggap "semua serangan terhadap Presiden Rusia" adalah tindakan "agresi" terhadap negara ini. Istana Kremlin dan Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyatakan untuk menolak perintah penangkapan ICC, menekankan bahwa Rusia bukanlah pihak dalam Status Roma ICC dan bahwa mahkamah ini tidak memiliki wewenang di Rusia.
ICC didirikan berdasarkan Status Roma tahun 1998, mulai berlaku pada tahun 2003. Rusia dan lebih dari 40 negara tidak mengakui wewenang ICC.