Ketua MN Vuong Dinh Hue berbicara di sidang  (Foto: Doan Tan/vna)

Ketua MN Vuong Dinh Hue, menegaskan reformasi hukum adalah salah satu pilar penyempurnaan negara hukum, oleh karena itu, isi utama reformasi hukum berfokus pada tugas-tugas memperbarui organisasi dan kegiatan sistem pengadilan berbagai tingkat. Untuk membangun dan menyempurnakan negara hukum sosialis Vietnam di periode baru, Mahkamah Agung Rakyat telah menyampaikan laporan dan mendapat izin dari MN untuk menambah program penyusunan Undang-Undang Organisasi Pengadilan Rakyat (amandemen).

“Tugas merevisi Undang-Undang Organisasi Pengadilan Rakyat memiliki makna sangat penting. Undang-Undang ini telah dikeluarkan sejak 2014. Melakukan praktik pelaksanaannya selama 9 tahun ini, hingga saat ini telah mengembangkan banyak manfaat. Namun, melakukan evaluasi praktik adalah terdapat beberapa keterbatasan. Oleh karenanya Undang-Undang Organisasi Pengadilan Rakyat (amandemen) diminta supaya mengatasi semua hal-hal yang tidak mutakhir dalam sistem perundang-undangan yang sedang berlaku tentang organisasi kegiatan pengadilan, dan sebagainya”.

Ketua MN Vuong Dinh Hue menekankan revisi semua ketentuan dalam undang-undang ini harus sesuai dengan pandangan dan kebijakan Partai Komunis dan dalam kerangka ketentuan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan ciri sistem politik dan praktik Vietnam di periode baru.