(VOVworld) - Pada Kamis (23 Juli), di kota Hanoi telah diadakan Konferensi konsultasi pakar tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebebasan Berkepercayaan dan Beragama. Rancangan Undang-Undang ini punya 15 hal yang baru. Yang patut diperhatikan ialah mengeluarkan ketentuan tentang aktivitas keagamaan dari orang asing di Vietnam, ketentuan tentang orang yang sedang ditahan bisa mengamalkan kepercayaan dan agama peseorangan menurut ketentuan dari undang-undang. Hal ini  memanifestasikan semangat menghormati hak azasi manusia dan kebebasan beragama yang telah ditetapkann oleh  Undang-Undang Dasar-tahun 2013.

Warga Katolik kota Hanoi  mendengarkan khotbah agama di Kathederal Hanoi
(Foto: internet)

Tentang mekanisme pengelolaan Negara di bidang agama, Pendeta Thich Bao Nghiem, Wakil Ketua Dewan Pengurus Sangha Buddha Vietnam mengatakan: “Sebaiknya membiarkan Undang-Undang tentang Kebebasan Berkepercayaan dan Beragama menjadi lebih longgar. Bagaiman Undang-Undang ini harus menjamin dan mengembangkan aspek positif dari agama ketika ikut dalam aktivitas masyarakat  seperti pendidikan, kesehatan, beberapa masalah amal sosial. Untuk berhasil melakukan hal itu, dalam ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang ini sebaiknya ada kelonggaran untuk menghindari  keterkaitan”.

Sebagian besar peserta konferensi ini beranggapan bahwa penyusunan RUU ini bertujuan  melaksanakan pengelolaan Negara terhadap kebebasan berkepercayaan dan beragama, namun juga perlu menjamin persyaratan bagi semua agama  untuk beraktivitas  dalam kerangka Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, bersamaan itu menjamin hak kebebasan berkepercayaan dan beragama dari warga.