(VOVworld) – Pada Jumat sore (19 Juni), para anggota Majelis Nasional (MN) melakukan perbahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penahanan Sementara. Dalam proses menyusun RUU tersebut, Kementerian Keamanan Publik Vietnam telah mengadakan pengambilan pendapat dari rakyat, pendapat dari semua kementerian dan instansi yang bersangkutan tentang RUU ini dan pendapat verifikasi dari Kementerian Hukum. Hingga sekarang, secara pada pokoknya semua pendapat menyepakati perlunya, pandangan dominan dan isi RUU ini.

Para anggota MN menyetujui bahwa RUU ini harus memenuhi tuntutan membela hak manusia, hak dan kewajiban warga negara yang tidak terbatas terhadap orang yang ditahan sementara, tapi juga harus menjamin kelayakan dalam syarat Tanah Air. Yang bersangkutan dengan rezim orang yang ditahan sementara, bapak Do Ngoc Nien, anggota MN dari provinsi Binh Thuan memberikan pendapat: “Saya meminta supaya perlu menyesuaikan undang-undang menurut prinsip bersama ialah orang yang ditahan sementara mendapat jaminan tentang patokan dan volume bahan pangan, bahan makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Saya meminta supaya meneliti lagi rezim pelatihan jasmani untuk orang yang ditahan sementara. Undang-Undang ini juga perlu menentukan syarat-syarat tentang ruang, waktu dan basis materiil di tempat-tempat penahanan sementara”.

Juga pada sore harinya, MN mengesahkan  Undang-Undang tentang Wajib Militer (amandemen) dan Undang-Undang tentang Kedokteran Hewan./.