Demikian dikeluarkan oleh Juru Bicara Pemerintah Kamboja, Phay Siphan pada latar belakang pimpinan faksi oposisi, khususnya Sam Rainsy, Ketua Partai Penyelamatan Tanah Air Kamboja terus-menerus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memutar-balikkan dan memecah-belah hubungan Vietnam-Kamboja. Juru bicara Phay Siphan menekankan bahwa Pemerintah Kamboja merasa menyesal karena dalam kampanye pemilihan Parlemen Kamboja angkatan ke-5, faksi oposisi telah mengeluarkan pernyataan yang bersifat menghasut dan memecah-belahkan dua bangsa Vietnam dan Kamboja pada saat dua negara sedang melakukan kerjasama komprehensif tentang politik dan ekonomi, rakyat dua negeri sedang hidup secara harmonis. Pemerintah Kamboja selalu menegaskan pandangan yang menganggap orang-orang Vietnam yang telah hidup turun-temurun di Kamboja, mempunyai cukup kartu kependudukan sebagai warga negara Kamboja secara sah dengan kepentingan penuh  dibela oleh hukum. Menurut Phay Siphan, sejak membantu Kamboja lepas dari rezim genosida pada tahun 1979 hingga sekarang, Vietnam selalu merupakan sahabat yang baik dan mitra dari Kamboja dalam mempertahankan perdamaian dan mengembangkan Tanah Air. Justru oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Sam Rainsy telah bertentangan dengan hubungan tradisional antara dua negara. Juru bicara Phay Siphan juga menegaskan bahawa semua argumentasi ras diskriminasi yang dikeluarkan Sam Rainsy melanggar hukum internasional. “Tindakan Sam Rainsy telah bertentangan dengan hasrat pokok dari komunitas internasional yang dimanifestasikan di depan makamah internasional untuk mengadili Khmer Merah yang sedang dilakukan di Kamboja. Diantaranya ada pengadilan terhadap kejahatan genosida terhadap sahabat-sahabat Vietnam. Proses ini memperlihatkan bahwa seluruh dunia ingin mencegah kembalinya rezim genosida dan ras diskriminasi. Oleh karena itu, semua yang sedang Sam Rainsy lakukan bertentangan dengan kecenderungan politik Kamboja dan komunitas internasional terhadap ras diskriminasi dan genosida”.