Panorama pembicaraan  (Foto: vov.vn)

Para Rabu pagi (27 Maret), acara penyambutan resmi untuk Sultan diadakan secara khidmat di Kepresidenan. Segera setelah acara penyambutan, kedua pemimpin melakukan pembicaraan.

Pada pembicaraan ini, Sekjen, Presiden Nguyen Phu Trong menekankan bahwa kunjungan Sultan Brunei Darussalam mempunyai arti penting istimewa, menandai pembawaan hubungan persahabatan dan kerjasama antara Viet Nam dan Brunei Darussalam ke satu ketinggian baru-hubungan Kemitraan Komprehensif. Dua pemimpin sepakat memperkuat pertukaran delegasi tingkat tinggi dan berbagai tingkat dan di semua kanal untuk memperkuat kepercayaan politik dan saling pengertian, terus menggelarkan secara efektif mekanisme Komita Gabungan tentang Kerjasama Bilateral, bersamaan itu meneliti pembentukan lagi berbagai mekanisme kerjasama baru antara dua negara pada waktu mendatang.

Tentang kerjasama perdagangan dan investasi, dua pemimpin sepakat berusaha  membawa nilai perdagangan bilateral cepat mencapai angka 500 juta USD melalui langkah-langkah promosi perdagangan, investasi, memperkuat konektivitas badan usaha dan lain-lain. Sekjen, Presiden Nguyen Phu Trong menyambut baik Brunei Darussalam yang terus menjadi investor yang besarnya nomor 4 di kalangan ASEAN di Viet Nam dengan kira-kira 200 proyek dan total modalnya sebesar lebih dari 1 miliar USD, menegaskan Viet Nam akan terus menciptakan syarat yang kondusif kepada badan usaha Brunei Darussalam untuk melakukan investasi dan bisnis di Viet Nam. Sedangkan, Sultan Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah berkomitmen menciptakan syarat dan membantu badan usaha Viet Nam yang memproduksi barang dagangan dengan standar Halal internasional untuk mendekati pasar-pasar Islam.

Tentang kerjasama pertahanan dan keamanan, dua pihak sepakat berbagi pengalaman dan memperluas kerjasama mencegah dan memberantas kriminalitas lintas nasional, kriminalitas terorganisasikan, penyelundupan manusia, terorisme dan lain-lain, sepakat mengoperasikan perbahasan tentang penandatanganan perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi, bantuan hukum dan penyerahan orang yang dikenakan hukuman.

Dua pemimpin juga membahas langkah-langkah untuk memperkuat kerjasama kebudayaan, pendidikan, konektivitas penerbangan, memudahkan prosedur-prosedur masuk-keluar, memperhebat aktivitas temu pergaulan rakyat untuk memperkuat lebih lanjut lagi pengertian dan persahabatan antara dua negara. Sultan Haji Hassanal Bolkiah berkomitmen aktif mempelajari permintaan Sekjen, Presiden Nguyen Phu Trong tentang  revisi permufakatan bebas visa bilateral menurut arah meningkatkan waktu tinggal tanpa visa bagi warga Viet Nam.

Ketika berbahas tentang masalah-masalah regional dan internasional yang menjadi minat bersama, dua pihak sepakat melakukan koordinasi erat ketika Viet Nam dan Brunei Darussalam secara bergilir memegang peranan sebagai Ketua ASEAN 2020 dan 2021, mendorong kerjasama konektivitas, mempersempit kesenjangan dalam perkembangan, memperdalam lebih lanjut lagi hubungan diplomatik dan mengembangkan sentralitas ASEAN dalam menetapkan struktur kawasan. Dua pihak juga berkomitmen terus bekerja dan berkoordinasi erat di forum-forum multilateral lainnya, mendorong konektivitas ekonomi regional melalui permufakatan-permufakatan ekonomi multilateral di kawasan di mana dua negara menjadi anggotanya.

Tentang masalah Laut Timur, dua pihak menegaskan konsisten dengan prinsip memecahkan secara damai semua sengketa sesuai dengan hukum internasional, di antaranya ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), menekankan perlunya memperkuat kepercayaan dan arti pentingnya masalah tidak melakukan militerisasi, mengekang diri aktivitas yang bisa merumitkan situasi dan meningkatkan ketegangan di Laut Timur. Dua pihak menegaskan kembali dukungan terhadap pelaksanaan secara langkap dan berhasil-guna DOC serta mendorong perundingan untuk mencapai COC secara efektif, substantif dan menurut satu peta jalan yang disepakati oleh semua pihak.

Dua pemimpin telah menyaksikan acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara dua pemerintah tentang penggunaan hubungan hot-line untuk tukar-menukar informasi dalam memecahkan eksploirasi hasil perikanan ilegal dan lain-lain.