(VOVWORLD) - Atas undangan Presiden Irlandia, Michale Higgins, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV), Presiden To Lam dan Delegasi tingkat tinggi Vietnam melakukan kunjungan Kenegaraan ke Irlandia dari tgl 01 hingga tgl 03 Oktober. Pada Rabu pagi (02 Oktober), waktu lokal, setelah upacara penyambutan resmi di Istana Presiden, Sekjen, Presiden To Lam dan Presiden Michael Higgins bersama-sama memimpin pembicaraan antara dua negara.
Panorama pertemuan tersebut (Foto: VNA) |
Pada pembicaraan, Sekjen, Presiden To Lam menegaskan bahwa Vietnam menghargai pengembangan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan Irlandia di banyak bidang; menginginkan agar Irlandia terus memasok pembantuan pembangunan bagi Vietnam di bidang-bidang prioritas seperti pertumbuhan hijau, adaptasi dengan perubahan iklim, perlindungan lingkungan, teknologi informasi, transformasi digital, pembangunan yang berkesinambungan.
Tentang kerja sama ekonomi-perdagangan-investasi, kedua pemimpin menekankan bahwa kedua belah pihak perlu memanfaatkan secara efektif Perjanjian Perdagangan Bebas Vietnam-Uni Eropa (EV FTA), mendorong konektivitas perdagangan-investasi, membantu komunitas badan usaha dua negara, berupaya mencapai nilai perdagangan bilateral sebanyak 5 miliar USD pada tahun 2026. Presiden Irlandia mencatat permintaan Vietnam dalam mempercepat ratifikasi Perjanjian Proteksi Investasi Vietnam-Uni Eropa (EVIPA) untuk memperluas peluang kerja sama dan investasi antara komunitas badan usaha dua negara, menginginkan agar Vietnam menciptakan syarat yang kondusif bagi ekspor hasil pertanian, bahan makanan yang berkualitas tinggi dari Irlandia.
Kedua pemimpin sepakat mendorong kerja sama di bidang pendidikan, turut meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan sumber daya yang berkualitas tinggi, mendorong penelitian sains-teknologi dan inovasi kreatif di Vietnam. Bersamaan itu, kedua negara terus menggencarkan silaturahmi rakyat, kerja sama kebudayaan-kesenian, pariwisata, dan kerja sama antardaerah, dan sebagainya.
Dalam rangka pembicaraan, kedua belah pihak mendiskusikan secara mendalam masalah-masalah keamanan regional yang menjadi minat bersama seperti situasi Ukraina, Timur Tengah, dan sebagainya, mengimbau semua pihak supaya membela warga sipil, melaksanakan dialog, menangani konflik dengan langkah-langkah damai di atas dasar hukum internasional dan semua prinsip dasar dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sepakat memperkuat kerja sama di semua forum multilateral di banyak bidang seperti menghadapi tantangan-tantangan global, perubahan iklim, ketahanan pangan, menjamin rantai pasokan, dan lain-lain, Kedua belah pihak mendukung pendirian Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) atas masalah Laut Timur dalam menjamin perdamaian, stabilitas, keamanan, kerja sama, dan perkembangan di kawasan, menangani semua sengketa dengan langkah damai di atas dasar menghormati hukum internasional, terutama Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.