(VOVworld) – Guna melaksanakan permufakatan dari pimpinan senior dua Partai, dua negara Vietnam-Tiongkok, Bapak Dinh The Huynh, Anggota Polit Biro, Anggota Harian Badan Sekretariat Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) melakukan kunjungan di Tiongkok, menghadiri Pertemuan antara wakil Polit Biro Partai Komunis Vietnam dan wakil Polit Biro Partai Komunis Tiongkok yang diadakan dari 19-21/10/2016. Sekrestaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Presiden Tiongkok, Xin Jinping, Kamis (20 Oktober), di Balai Agung Rakyat  Tiongkok telah menerima secara khidmad  Dinh The Huynh, Anggota Harian Badan Sekretariat KS PKV.


Pada pertemuan ini, Sekjen, Presiden Xin Jinping menekankan bahwa pada waktu lalu, pimpinan senior dua Partai dan dua Negara telah mencapai pemahaman bersama yang penting untuk mengarahkan perkembangan hubungan Vietnam-Tiongkok. Sekjen, Presiden Xin Jinping juga menegaskan bahwa Tiongkok akan bersama dengan Vietnam tidak henti-hentinya membawa hubungan Tiongkok – Vietnam berkembang secara sehat dan stabil, menyatakan keinginan dua fihak terus memperkuat pertukaran tingkat tinggi, memperhebat pertukaran pengalaman tentang pekerjaan membangun Partai, memimpin dan mengelola Negara, bersama sama berusaha mengarahkan pendorongan hubungan dua Partai dan dua Negara berkembang semakin baik.

Pada hari yang sama, dalam pertemuan wakil dua Polit Biro, dua Partai, Bapak Dinh The Huynh telah mengadakan pembicaraan dengan Liu Yunshan, Sekretaris Komite  Sentral Partai Komunis Tiongkok. Tentang masalah Laut Timur, Bapak Dinh The Huynh menegaskan bahwa Vietnam bertekat memecahkan sengketa-sengketa dengan langkah-langkah damai, di atas dasar hukum internasional, diantaranya, ada UNCLOS tahun 1982, menghormati secara lengkap proses diplomatik dan hukum, meminta kepada dua fihak supaya melaksanakan secara tepat dan lengkap pemahaman bersama dan permufakatan antara pimpinan senior dua Partai, dua Negara dengan semangat “kata-kata seiring dengan tindakan”, melaksanakan secara serius DOC, cepat menyelesaikan penyusunan COC, menangani masalah perikanan dan aktivitas dari kaum nelayan secara baik, tidak melakukan tindakan yang menimbulkan ketegangan, memperluas sengketa, tidak menggunakan kekerasan atau mengancam menggunakan kekerasan, tidak melakukan militerisasi di laut.