Ini adalah rekomendasi yang dibuat oleh para peserta dalam lokakarya konsultasi “Merekomendasikan konten untuk mengembangkan Program Aksi Nasional untuk menyempurnakan kebijakan dan undang-undang guna mendorong praktik bisnis perusahaan yang bertanggung jawab di Vietnam" yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehakiman bekerja sama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Vietnam dan Kedutaan Besar Kerajaan Swedia di Vietnam pada Rabu pagi, 7 April, di Hanoi.

Berbicara pada lokakarya tersebut, Caitlin Wiesen, Koordinator PBB di Viet Nam, kepala perwakilan UNDP di Vietnam mengatakan bahwa Vietnam adalah salah satu dari tujuh negara Asia yang sedang dalam proses implementasi prinsip-prinsip arahan PBB tentang bisnis dan Hak Asasi Manusia, melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional.

Menekankan bahwa Vietnam mencalonkan diri untuk Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa jabatan 2023- 2025, Caitlin Wiesen mengatakan bahwa pengembangan Rencana Aksi Nasional bertujuan untuk mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks kegiatan bisnis. Pencalonan diri tersebut memperlihatkan komitmen kuat Vietnam sebagai calon anggota Dewan.