(VOVworld) – Pada dini hari Kamis (4 Juli), Tentara Mesir telah memecat Presiden Mohamed Morsi dan menghentikan Undang-Undang Dasar sekarang. Ketika muncul di depan televisi bersama dengan kalangan pejabat tentara, agama dan beberapa tokoh politik, Menteri Pertahanan Mesir, Abdel Fattah al-Sisi menyatakan menunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi Tertinggi Mesir menjadi pemimpin sementara negara ini.

Jenderal al-Sisi juga mengimbau mengadakan pemilu presiden dan parlemen lebih awal, membentuk satu Komisi amandemen Undang-Undang Dasar dan Komisi Kerujukan Nasional. Al-sisi memberitahukan bahwa satu pemerintah “yang kuat dan berkemampuan” bisa dibentuk dengan “martabat penuh”. Segera setelah itu, Presiden Morsi telah menolak pernyataan yang dikeluarkan tentara tersebut, menganggap ini sebagai tindakan yang “tidak sah”, bersamaan itu mengimbau kepada rakyat Mesir supaya menentang kudeta ini secara damai.


Sebelumnya, pada Senin (1 Juli), tentara Mesir telah mengluarkan ultimatum yang memperingatkan akan melakukan intervensi dan merekomendasikan “peta jalan” politik sendiri bagi tanah air kalau kekuatan-kekuatan politik dalam negeri tidak “memenuhi tuntutan-tuntutan rakyat” dalam waktu 48 jam. Ultimatum tentara Mesir tersebut dikeluarkan hanya satu hari setelah jutaan warga di seluruh negeri turun di jalan untuk menuntut kepada Morsi supaya mengundurkan diri pada saat menandai satu tahun memegang kekuasaan dari Presiden Muslim yang dipilih rakyat ini./.