(VOVworl)- Pada Kamis pagi, (14 Maret), pada konferensi anggota full timer yang diadakan oleh Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam untuk memberikan sumbangan pendapat terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar-tahun 1992 (UUD-1992), para hadirin berfokus membahas beberapa masalah penting tentang organigasi aparatur negara, kepemilikan tanah dan mekanisme pengembalian tanah.
Undang-Undang Dasar 1992
(Foto: vietnamplus.vn)
Menilai tinggi hal baru dan fundamental dalam amandemen UUD kali ini ialah menetapkan prinsip “hak penggunaan tanah adalah hak harta benda yang dilindungi oleh undang-undang”, para utusan menyatakan bahwa prinsip ini memanifestasikan penghormatan dan pembelaan dari negara terhadap hak fundamental warga negara, menciptakan dasar hukum yang mantap untuk mencegah, memberantas dan menangani semua pelanggaran tentang tanah. Disamping itu, beberapa pendapat juga meminta agar UUD perlu menetapkan prinsip-prinsip tentang organisasi pemerintahan di perkotaan yang berlainan dengan pemerintahan di pedesaan, meningkatkan kemandirian pemerintahan di perkotaan, khususnya ialah kota-kota besar.
Dalam pada itu, masalah-masalah yang bersangkutan dengan kewarga-negaraan, pertanahan, migrasi dan mengembangkan sumber daya kaum diaspora Vietnam dalam membangun Tanah Air menjadi isi pokok yang memperoleh sumbangan pendapat para diaspora dan mantan mahasiswa terhadap Rancangan Amandemen UUD-1992 pada konferensi yang berlangsung pada Kamis pagi, (14 Maret) di kota Ho Chi Minh. Tentang masalah kewarga-negaraan, Tran Thi Ngoc Lan, mantan mahasiswa Vietnam di Jepang mengatakan: “Menurut saya, masalah dapat memilih kewarga-negaraan Vietnam dan mempunyai dua kewarga-negaraansecara paralel yaitu satu kewarga-negaraan asing dan satu kewarga-negara Vietnam menjadi hal sangat terbuka. Akan tetapi, harus memberikan definisi secara jelas bahwa ketika adalah warga negara Vietnam harus punya tanggung-jawab dan hal itu harus dimasukkan kedalam UUD bagi orang-orang yang punya kewarga-negaraan Vietnam tapi bermukim di luar negeri. Misalnya tentang kewajiban membela Ibu Pertiwi, ketika Ibu Pertiwi mengalami bahaya, bagaimana kewajiban mereka, jadi bukan hanya menuntut kepentingan, tapi harus punya tanggung-jawab”.
Pada hari yang sama, di kota Hanoi, pada konferensi memberikan sumbangan pendapat terhadap UUD-1992 yang diadakan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Cacad dan Sosial Vietnam, banyak pendapat menyatakan bahwa UUD perlu memanifestasikan secara lebih jelas hak orang-orang rentan. Banyak utusan meminta agar hak kaum anak perlu ditentukan secara lebih jelas dalam UUD dengan prinsip memberikan prioritas kepada kaum anak, menghormati anak-anak dan melaksanakan secara lengkap semua hak anak-anak./.