(VOVworld)- Komite Perancangan dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992 baru saja mengeluarkan naskah yang isinya terus menggelarkan resolusi Majelis Nasional mengenai pengambilan pendapat rakyat terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992 yang diputuskan oleh Majelis Nasional Vietnam mulai dari tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013.
Undang-Undang Dasar 1992
(Foto: vietnamplus.vn)
Hasil pengambilan pendapatan rakyat menurut batas waktu ini akan dihimpun dan dipadukan secara lengkap dan tepat waktu diterima dan disunting untuk disampaikan kepada Majelis Nasional supaya dipelajari dan diesahkan pada persidangan ke-6 pada Oktober tahun ini. Setelah tanggal 31 Maret sampai tanggal 30 September 2013, sebelum Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992 disampaikan kepada Majelis Nasional untuk diesahkan, rakyat tetap terus bisa memberikan sumbangan pendapat terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992. Komite Perancangan dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992 meminta kepda Komite Partai pemerintahan, instansi berbagai tingkat dan semua organisasi dan daerah supaya terus menciptakan syarat yang kondusif kepada rakyat untuk turut memberikan sumbangan pendapat dan menyatakan pandangannya tentang Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992 sebelum Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992 disampaikan kepada Majelis Nasional untuk diesahkan. Pekerjaan informasi dan sosialisasi perlu menganalisis dan memperjelan semua isi Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar dengan argumentasi ilmia yang meyakinkan dan erat. Membuat rakyat mengerti secara tepat isi Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992 dan lain-lain. Bersamaan itu, perlu tepat waktu berjuang, mencegah penyalah-gunaan pemberikan sumbangan pendapat terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992 untuk mempropagandakan pandangan-pandangan yang salah, memecah-belah persatuan seluruh rakyat.
Selama lebih dari dua bulan ini, banyak badan, unit dan organisasi di kota Can Tho, Vietnam Selatan telah menggelarkan pengambilan pendapat dari kalangan kader, anggota Partai dan rakyat terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992. Pada konferensi pengambilan pendapat terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992 yang diadakan oleh kota Can Tho baru-baru ini, para utusan menyetujui dan mencapat kebulatan pendapat yang tinggi terhadap masalah perlunya mengamandir Undang-Undang Dasar 1992 agar sesuai dengan situasi baru dan berinisiatif melakukan integrasi internasional. Tentang fungsi dan tugas angkatan bersenjata, Tran Thanh Nghiep, Ketua Legiun Veteran Perang kota Can Tho meminta: “Sekarang ini, ada beberapa orang menuntut de-politisasi tentara, saya tidak menyetujui hal ini. Tentara dibentuk untuk membela sistim politik nasional, kalau didepolitisasikan, maka tentara akan membela siapa atau secara kongkrit ialah Tentara Rakyat Vietnam harus membela sistim sosialis Vietnam dan membela Partai Komunis Vietnam”.
Dalam pada itu, provinsi Binh Duong menetapkan pengambilan sumbangan pendapat rakyat terhadap Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992 sebagai salah satu tugas titik berat, satu gelombang aktivitas politik yang intensif dan ekstensif di seluruh Partai dan seluruh rakyat. Oleh karena itu, aktivitas yang penting ini telah dan sedang digelarkan sampai semua kader, anggota Partai dan massa rakyat. Nguyen Thanh, warga provinsi Binh Duong menyatakan sokongan dan menilai tinggi amandemen Undang-Undang Dasar 1992. “Undang-Undang Dasar 1992 telah mengembangkan hasil-gunannya, dari situ mengelola dan membawa Tanah Air maju. Dewasa ini, pada periode integrasi internasional, bersamaan itu ialah menyerap investasi asing, untuk mengelola negara sesuai dengan kecenderungan baru, maka amandemen Undang-Undang Dasar adalah sangat diperlukan”.
Berbagai lapisan rakyat provinsi Binh Duong menyatakan bahwa tentang sistim politik perlu menegaskan kepemimpinan menyeluruh dari Partai Komunis Vietnam terhadap Negara dan masyarakat dimana Negara Vietnam adalah milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Perlu memperjelas cara menggunakan kekuasaan Negara milik rakyat melalui mekanisme demokrasi perwakilan dan mekanisme demokrasi langsung. Amandemen ini juga berdasarkan pada pandangan kekuasaan negara adalah tunggal, ada desentralisasi, koordinasi dan pengontrolan kekuasaan antara semua badan Negara dalam melaksanakan semua hak legislatif, eksekutif dan yudikatif./.