(VOVworld) – Pada Sabtu (2 November), ribuan demonstran Thailand telah berkumpul di ibukota Bangkok, Thailand untuk menentang Pemerintah setelah Majelis Rendah negara ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang Amnasti yang kontrolversial, menurut itu mengizinkan Perdana Menteri yang terguling, Thaksin Shinawatra yang sedang hidup secara emigran di luar negeri bisa pulang kembali ke Tanah Air. Polisi Thailand memberitahukan bahwa ada kira-kira 3.000 demonstran telah ikut serta pada demonstrasi yang dilakukan Partai Demokrat pada Sabtu sore (2 November) dan diprakirakan angka ini akan terus meningkat. Banyak demonstran telah menjunjung tinggi slogan-slogan untuk mengimbau supaya tidak memberikan amnesti kepada obyek-obyek koruptor dan menuntut kepada Pemerintah supaya lengser.

Demonstrasi di Thailand
(Foto: baomoi.com)

           Rancangan Undang-Undang Amnesti tersebut diesahkan oleh Majelis Rendah Thailand pada Jumat (1 November) dan direncanakan akan diesahkan oleh Majelsi Tinggi pada 11 November mendatang. Partai berkuasa, Puea Thai pimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra meminta supaya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut, menurut itu akan memberikan amnesti kepada semua partai politik yang bersangkutan dengan semua huru-hara  dan ditangkap sejak tahun 2004. Dalam pada itu, partai Demokrat beroposisi merasa khawatir bahwa Rancangan Undang Undang ini akan “menghapuskan segala” tindakan yang tidak sah sebelumnya, di antaranya ada pembunuhan terhadap para demonstran yang tidak bersenjata./.