(VOVworld) – Pada Rabu malam (1 April), Raja Thailand mengeluarkan dekrit kerajaan mengijinkan usul menghapus undang-undang darurat militer yang disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan ocha. Undang-Undang Darurat Militer ini diumumkan oleh Angkatan Darat Thailand pada 20 Mei. Penghapusan undang-undang darurat militer ini mendapat persetujuan dari opini umum Thailand dan internasional, khusunya para investor asing.

PM Thailand. Prayuth Chan ocha
(Foto : baotintuc.vn)

Akan tetapi, pada hari ini juga, setelah undang-undang darurat militer dihapuskan, PM Prayuth Chan ocha dengan martabat sebagai Ketua Komite Penjagaan Ketertiban Nasional (NCPO) mengumumkan Perintah nomor 3 yang terdiri dari 14 pasal untuk membela ketertiban dan keamanan nasional. Dalam perintah ini, para pejabat senior berhak mengeluarkan perintah menggeledah, menangkap dan menahan sementara selama 7 hari para tersangka kalau berpengaruh terhadap keamanan naisonal dan beberapa masalah yang lain. Perintah ini berdasrkan pada pasal 44 Undang-Undang Dasar Sementara Thailand./.