(VOVworld) – Lembara Negara yang dikeluarkan Kerajaan Thailand, edisi 12/9 menyatakan bahwa Perdana Menteri (PM), Prayuth Chan-ocha, dengan martabat sebagai Ketua Dewan Nasional demi Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) yang berkuasa di Thailand mengajukan perintah menghentikan pengadilan di Pengadilan militer terhadap para warga sipil yang telah menjelekkan kerajaan dan mengancama keamanan nasional, bersamaan itu memindah perkara-perkara ini ke Pengadilan Hukum. Akan tetapi, tentara masih ikut bersama dengan polisi dalam proses melakukan pengadilan terhadap kasus-kasus ini. Menurut Lembara Negara ini juga, semua langkah keamanan akan dilonggarkan untuk mengizinkan para warga memperoleh semua hak sesuai dengan prinsup hukum, hak asasi manusia dan sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar baru yang akan cepat berlaku.