(VOVworld) – Komite Penyusun Undang-Undang Dasar (CDC) Thailand mengumumkan rancangan pertama Undang-Undang Dasar (UUD) baru yang terdiri dari 15 bab dan 270 pasal.

Isi Rancangan UUD baru ini  meliputi pasal-pasal tentang rezim monarki, hak warga negara, kewajiban warga negara, kebijakan negara, organisasi Pemerintah, masalah bentrokan kepentingan, sistim pengadilan, pengadilan konstitusi, badan-badan  yang ditetapkan oleh UUD dan badan-badan independen, kejaksaan-kejaksaan, pemerintahan daerah, pengaturan dan revisi UUD. Menurut Ketua CDC, Meechai Ruchuphan, rancangan UUD  bersifat reformasi karena memperhatikan masalah pemberantasan korupsi.

Sejak kudeta pada Mei 2014, ini merupakan rancangan UUD kedua yang dikeluarkan oleh CDC. Naskah UUD pertama disampaikan kepada massa rakyat pada Septeber 2015, tapi tidak mendapat dukungan dari tentara dan para politisi pro pemerintah. Kalau rancangan UUD kedua diesahkan, ini akan merupakan UUD ke-20 di Thailand dalam waktu 84 tahun ini.