(VOVworld)- Deputi Perdana Menteri (PM), Menteri Luar Negeri (Menlu) Thailand, merangkap Kepala Badan penasehat Pusat penjagaan ketertiban dan perdamaian (CMPO) dari Pemerintah, Surapong Tovichakchaikul, pada Senin (17 Maret) memberitahukan bahwa Pusat ini akan merekomendasikan penghapusan perintah tentang situasi darurat yang sekarang sedang diterapkan di Ibukota Bangkok dan beberapa provinsi sekitarnya dalam rapat kabinet yang direncanakan akan berlangsung pada Selasa (18 Maret).

CMPO, badan yang sekarang bertanggung jawab tentang pelaksanaan situasi darurat, akan meminta kepada kabinet supaya mengganti perintah situasi darurat dengan Undang-Undang Keamanan Domestik (ISA). Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh CMPO, kalau ISA menjadi efektif, maka CMPO akan diganti menjadi satu pusat baru dengan struktur yang sama untuk mengawasi tentara, polisi dan aktivitas-aktivitas sipil. Pernyataan ini menekankan bahwa penghapusan perintah tentang situasi darurat akan berguna terhadap citra, investasi, pariwisata dan aktivitas-aktivitas bisnis dari Tanah Air./.