(VOVworld) – Dalam satu pernyataan yang dikeluarkan pada Minggu (8 Februari), Jurubicara Dewan Perdamaian dan Ketertiban Nasional (NCPO), Winthai Suwaree menunjukkan bahwa permintaan mantan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra tersebut telah tidak diterima NCPO karena proses hukum dari kasus, diantaranya Yingluck Shinawatra dituduh melalaikan tanggung jawabnya dalam program pemberian bantuan harga beras yang kontroversial, telah dimulai. Dia menekankan bahwa NCPO telah harus mempelajari secara hati-hati permintaan tersebut agar kasus ini tidak terpengaruh dan NCPO perlu bekerjasama dengan badan-badan yang bersangkutan serta mengatasi masalah secara legal. Sebelum mengeluarkan keputusan tersebut, NCPO telah mempertimbangkan banyak faktor, diantaranya ada alasan pergi ke luar negeri, serta prosedur-prosedur hukum.


Akan tetapi, pengacara mantan PM Yingluck Shinawatra  menganggap bahwa tidak ada dasar hukum untuk menolak permintaan Yingluck karena Kantor Kejaksaan Umum (OGA) masih sedang berada dalam proses merancang surat tuduhan dan dokumennya masih belum diajukan kepada Mahkamah Agung negara ini./.