(VOVworld) – Pada Jumat, (21 Maret), Partai Puea Thai (Demi negara Thailand) yang berkuasa pimpinan Perdana Menteri Yingluck Sinawatra menentang vonis Mahkamah Konstitusi Thailand pada Jumat, (21 Maret) yang tidak mengakui hasil pemilihan umum pada bulan Februari lalu.
Perdana Menteri Thailand, Yinglcuk Sinawatra
(Foto: vietnamnet.vn)
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi Thailand menerima surat gugatan dari Lembaga Ombudsman, diantaranya, dosen ilmu hukum Universitas Thammasat, Kittipong Kamolthamvong meminta kepada Mahkamah Konstitusi supaya membatalkan efektivitas pemilihan pada Februari lalu karena proses ini telah melanggar Undang-Undang Dasar. Kemudian, Mahakamah Konstitusi mengeluarkan vonis bahwa pemilihan umum ini tidak berlaku karena telah tidak berlangsung secara serempak di seluruh negeri, melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar, bersamaan itu, meminta kepada Komite Pemilihan Thailand, (EC) dan pemerintah sementara supaya menetapkan hari penyelenggaraan pemilihan umum baru.
Dalam reaksinya setelah vonis Mahkamah Konstitusi, Partai Puea Thai menyatakan bahwa Lembaga Ombudsman tidak punya wewenang untuk menyampaikan surat gugatan tersebut, oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak bisa menerima surat gugatan ini. Juru bicara Partai yang berkuasa memberitahukan bahwa Puea Thai sedang berencana menggugat Partai Demokrat, pemimpin demonstrasi, Suthep Thaugsuban dan EC karena telah membuat pemilihan umum menjadi tidak efektif, menimbulkan kerugian terhadap Tanah Air. Puea Thai juga akan meminta kepada para calon Parlemen di seluruh negeri supaya menuntut santunan terhadap semua kerugian yang mereka derita akibat vonis Mahkamah Konstitusi./.