(VOVworld)- Pada Senin malam (9 Desember), Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej resmi mengesahkan keputusan pembubaran Parlemen dan mengadakan satu pemilu baru di negara ini pada 2 Februari 2014. Keputusan ini dikeluarkan setelah Perdana Menteri (PM) Thailand, Yingluck Shinawatra, pada Senin pagi (9 Desember) menyatakan membubarkan Parlemen dan mengadakan pemilu “secepat-cepatnya” guna menghentikan krisis politik sekarang.

        Akan tetapi, tanpa memperdulikan usaha PM Yingluck Shinawatra berusaha untuk meredakan ketegangan dengan pernyataan tersebut, para demonstran masih tetap menegaskan bahwa hanya membubarkan Parlemen kalau satu Dewan rakyat dibentuk seperti yang mereka rekomendasikan. Menurut prakiraan polisi, ada kira-kira 160.000 demonstran telah berkumpul dan mengepung Gedung Pemerintah di Bangkok, Ibukota Thailand, pada Senin.

PM Thailand, Yingluck Shinawatra
(Foto: tienphong.vn)

        Dalam pernyataan  pada Senin malam (9 Desember), pemimpin demonstran, Suthep Thaugsuban menegaskan bahwa target para demonstran tidak hanya membubarkan Parlemen dan menganggap bahwa semua hal hanya menjadi berarti ketika Pemerintah sementara meletakkan jabatan untuk membentuk satu Dewan Rakyat guna melaksanakan reformasi politik sebelum memilih satu Pemerintah baru.

       Dalam perkembangan yang bersangkutan, tentara Thailand menyatakan bahwa situasi politik di Thailand akan menjadi baik. Wakil Jurubicara tentara Winthai Suvaree Winthai memberitahukan bahwa ketegangan telah turun setelah Majelis Rendah dibubarkan untuk membentuk Pemerintah demisioner, bersamaan itu menegaskan kembali pendirian tentara ialah membela semuanya dan turut menegakkan perdamaian dan ketertiban Tanah Air./.