(VOVworld) – Perdana Menteri (PM) demisioner Thailand, Yingluck Shinawatra pada Rabu (9 April) menilai bahwa Mahkamah Konstitusi negara ini tidak punya dasar untuk meninjau satu gugatan terhadap dia yang bersangkutan dengan satu keputusan tentang mutasi personalia. Dalam satu pernyataan di jejaring sosial Facebook, PM Yingluck berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak punya dasar untuk memperkirakan kasus tersebut. Gerak-gerik yang dilakukan Mahkamah Konsitusi tersebut bisa merupakan titik tolak bagi cabang urusan warga negara Thailand karena ini untuk pertama kalinya satu badan independen setuju meninjau kasus gugatan yang bersangkutan dengan keputusan mutasi personalia sipil. PM Yingluck juga mengimbau kepada semua badan fungsional dan badan independen supaya meninjau secara cermat aktivitas satu badan eksekutif di atas dasar keseimbangan, menghindari kesimpang-siuran dalam hal tanggung jawab dan wewenang antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Pernyataan tersebut dikeluarkan PM Yingluck setelah Mahkamah Konstitusi Thailand menerima surat gugatan dari satu kelompok legislator oposisi yang menuduh PM Yingluck Shinawatra melanggar Undang-Undang Dasar ketika mengeluarkan keputusan memindahkan Thawil Pliensri dari posisi Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional (NSC) pada 2011. Surat gugatan tersebut diajukan setelah Pengadilan Sipil Agung pada Maret lalu telah mengeluarkan vonis bahwa pemindahan Thawril adalah ilegal dan jabatannya sebagai Ketua NSC harus dipulihkan./.