(VOVworld) - Pada Kamis malam (8 Agustus), Perdana Menteri (PM) Thailand, Yingluck Shinawatra telah menandatangai dekrit untuk tidak memberlakukan lagi  Undang-Undang tentang Keamanan Dalam Negeri  yang sudah diberlakukan oleh Pemerintah  negara ini dari 1-10 Agustus ini. Undang-Undang yang diumumkan dan dikenakan oleh Pemerintah Thailand dari 31 Juli bertujuan untuk menghadapi demonstrasi - demonstrasi besar yang dilakukan oleh Patai Demokrat yang beroposisi, Organisasi “Tentara Rakyat menggulingkan Thaksin” dan kelompok-kelompok oposisi yang lain  guna memprotes sidang Parlemen Thailand yang mempelajari rancangan Undang-Undang tentang Pemberian Remisi.

Tidak memberlakukan Undang-Undang tentang Keamanan Dalam Negeri dikeluarkan oleh PM Thailand setelah Partai Demokrat yang beroposisi tidak menyelenggarakan demonstrasi, pada saat itu kelompok-kelompok demonstran lain telah tidak bisa menghimpun kekuatan pendukung untuk menyelenggarakan demonstrasi-demonstrasi besar seperti rencana semula. Sekarang, fokus perhatian  dari opini umum Thailand sekarang ialah sidang Parlemen mempelajari rancangan Undang-Undang tentang Pemberian Remisi./.