Pakar Lucio Blanco Pitlo III  (Foto: Pham Huan/VOV)

Sebelumnya, pengumuman Menteri Administrasi Kependudukan tiongkok tentang apa yang dinamakan “sebutan standar” bagi puluhan pulau dan dangkalan di Laut timur, termasuk wujud-wujud yang berada jauh dalam zona ekonomi eksklusif Vietnam dan congkak mengumumkan apa yang dinamakan “Distrik Xisha” dan “Distrik Nansha” dari “Kota Sansha” untuk mengelola Kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Kepulauan Truong Sa (Spratly)-wilayah Viet Nam di Laut Timur telah ditentang keras oleh opini umum di dalam dan luar negeri.

Ketika mengomentari gerak-gerik terkini yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Timur, pakar Lucio Blanco Pitlo III mengatakan: “Bisa dikatakan, keputusan Tiongkok mungkin merupakan satu intrik untuk memperkokoh pengumuman “Four Sha”adalah miliknya walaupun hal ini tidak bisa dibela. Tidak ada wujud manapun di Sansha yang dianggap sebagai pulau dengan berdasarkan pada keputusan Mahkamah Arbitrase tahun 2016 yang dibentuk menurut lampiran 7 dalam kasus gugatan Filipina terhadap Tiongkok pada tahun yang sama. Serupanya, semua wujud di kawasan Tepi Macclesfield Bank dan Kepulauan Pratas juga tidak bisa dianggap sebagai pulau”.

Ketika mengungkapkan langkah-langkah mengekang ambisi Tiongkok sekarang ini, Lucio menyatakan bahwa semua negara perlu menggunakan kanal bilateral dan regional untuk memprotes tindakan Tiongkok ini. Selain itu, ASEAN perlu meminta kepada Tiongkok supaya menghentikan semua tindakan yang bisa meningkatkan ketegangan, menyebarkan kesangsian dan mengurangi kemajuan-kemajuan sebelumnya dalam mengelola sengketa dan membina kepercayaan di kawasan Laut Timur.