(VOVworld) – Turki, Senin (13/3), menyatakan menghentikan hubungan diplomatik tingkat tinggi dengan Belanda setelah kalangan otoritas negara ini mencegah para Menteri Turki berpidato di depan rapat-rapat umum yang dilakukan oleh komunitas orang Turki di Belanda untuk mengimbau dukungan terhadap referendum tentang reformasi Undang-Undang Dasar yang akan datang. Ketika berbicara di depan jumpa pers setelah sidang kabinet, Deputi Perdana Menteri Turki, Numan Kurthlmus menyatakan bahwa Ankara akan tidak mengizinkan Duta Besar Belanda kembali ke posnya di negara ini sampai saat Belanda bisa memenuhi semua syarat dari Turki yang bersangkutan dengan rapat-rapat umum. Misi-misi penerbangan diplomatik juga akan dihentikan.

Sebelumnya pada hari yang sama, Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengancam mengenakan sanksi dan membawa Belanda ke depan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa yang berkaitan dengan kasus ini. Menteri urusan masalah-masalah Uni Eropa dari Turki, Omer Celik menegaskan bahwa Turki pasti akan mengenakan sanksi terhadap Belanda.

Dalam perkembangan yang bersangkutan, Uni Eropa mengimbau kepada Turki supaya mengekang diri atas pernyataan-pernyatan dan tindakan-tindakan yang ada bahaya meningkatkan ketegangan dengan Belanda pada khususnya dan semua negara anggota Uni Eropa pada umumnya. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg mendesak kepada para sekutu NATO supaya meredakan ketegangan dan para fihak perlu menghindari melakukan bentrokan dan merumitkan situasi dan hal yang penting ialah perlu berfokus pada masalah-masalah persatuan.