Uji coba rudal RDRK gagal – PBB mengutuk RDRK yang melanggar resolusi-resolusi DK PBB
(VOVworld) – Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK), Sabtu pagi (29/4), telah melakukan uji coba rudal balistik dari satu tempat di sebelah Utara dari Ibukota Pyong Yang, tapi uji coba ini telah gagal. Rudal ini tidak terbang ke luar dari wilayah RDRK. Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan banyak pejabat Republik Korea telah memberikan reaksi setelah uji coba rudal balistik terkini ini. Di jejaring sosial Twitter, Presiden Donald Trump mengecam bahwa uji coba rudal balistik yang dilakukan RDRK “kurang menghormati” negara tetangga besar Tiongkok serta Presiden negara ini Xi Jinping. Seorang pejabat AS yang tidak mau disebut namanya membuka kemungkinan bahwa AS akan mengenakan sanksi-sanksi baru terhadap RDRK pada hari-hari mendatang, di antaranya mungkin menyasar pada institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan di RDRK. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Korea menekankan bahwa ini merupakan “pelanggaran yang jelas” terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Rudal-rudal balistik RDRK diluncurkan pada satu latihan militer, 7/3
(Foto: EPA / Vietnam+)
Peluncuran rudal balistik tersebut berlangsung pada latar belakang DK PBB baru saja mengadakan sidang istimewa pada Jumat (28/4) tentang masalah nuklir RDRK. Pada sidang ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres mengutuk keras Pyong Yang yang terus-menerus melanggar resolusi-resolusi DK PBB. Dia juga menekankan bahwa RDRK yang terus mengejar program-program rudal balistik dan senjata nuklir sedang mengancam keamanan di kawasan serta dunia, bersamaan itu menimbulkan kerugian yang serius terhadap semua upaya perlucutan dan nonproliferasi senjata nuklir dari dunia internasional. Sekjen Antonia Guteterres juga mengimbau kepada negara-negara lain supaya jangan melakukan perhitungan yang salah, cepat bertindak untuk mencegah bentrokan dan bisa mencapai perdamaian jangka panjang.
Sementara itu, Menlu Tiongkok, Wang Yi juga memperingatkan bahwa jangan menggunakan kekerasan untuk menangani masalah nuklir RDRK. Dengan pandangan yang sama, Wakil Duta Besar Rusia di PBB, Vladimir Safronko memperingatkan bahwa penggunaan kekerasan terhadap RDRK “tidak bisa diterima dan bisa menimbulkan musibah yang tak bisa diduga”.