Bui Thanh Ha, Wakil Kepala Departemen Agama Pemerintah (Foto :VNA)

Undang-Undang (UU) mengenai Keyakinan dan Keagamaan berlaku dari 1/1/2018 dianggap sebagai titik balik besar dalam kebijakan keyakinan dan keagamaan di Vietnam. Bui Thanh Ha, Wakil Kepala Departemen Agama Pemerintah mengatakan bahwa Pemerintah UU ini diberlakukan di atas semangat dari Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 2013, oleh karena itu, di samping mengakui, menghargai, membela dan menjamin hak asasi manusia, hak kewarga-negaraan, di antaranya ada kebebasan berkeyakinan dan beragama, undang-undang ini telah mendapat banyak isi baru terbanding dengan Peraturan pelaksanaan undang-undang tentang keyakinan dan keagamaan.

Menurut Bui Thanh Ha, penyusunan undang-undang ini bertujuan untuk menginstitusikan semua pandangan dari Partai dan UUD tahun 2013 tentang usaha menjami kebebasan berkeyakinan dan beragama dari semua orang, terus membarui mekanisme pengelolaan negara untuk menciptakan kelancaran, transparansi, menciptakan mekanisme hukum untuk menghargai, memproteksi dan menjamin hak kebebasan berkeyakinan dan beragama dari semua orang. Bersamaan itu memperkokoh persatuan besar nasional, menciptakan syarat agar hak kebebasan berkeyakinan, beragama dan semua nilai demokrasi dan keabadan dari umat mansia dan sosialisme dikembangkan, mempertahankan secara mantap kepercayaan dari orang yang berkeyakinan dan beragama pada kebijakan dan hukum dari Partai dan Negara.

Undang-undang ini juga turut melaksanakan secara baik politik hubungan luar negeri dari Partai dan Negara, berjuang memberantas aktivitas menyalah-gunakan aktivitias berkeyaninan dan beragama untuk menentang Partai dan Negara, memanifestasikan tanggung jawab negara terhadap pelaksanaan hukum internasional.