(VOVworld) - Pada  Senin (17 Juni), Majelis Nasional (MN) Vietnam  melakukan perbahasan  tentang beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat terhadap rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen). Ini adalah masalah yang mendapat perhatian dari  banyak anggota MN.

Banyak anggota MN beranggapan bahwa  hal yang penting ialah Undang-Undang  tentang Pertahanan (amandemen) ini  bertujuan menjamin secara harmonis kepentingan antara negara dan rakyat. Banyak anggota MN setuju dengan  ketentuan dalam rancangan  penyusunan  rencana dan perancangaan penggunaan tanah  yang terdiri dari tiga tingkat:  negara,  provinsi dan  kabupaten.

Hal ini akan menjadi kondusif  bagi penggelaran proyek-proyek antar-daerah, sesuai dengan  perancangan umum. Nguyen Duc Kien, anggota MNVietnam dari provinsi Soc Trang  memberitahukan: “Saya mendukung  metode  tiga tingkat tersebut.  Karena ketika bicara tentang perancangan, maka ada perancangan yang tidak terbatas oleh batas administrasi, kalau perancangan antar-daerah di tingkat kabupaten akan dilakukan secara lebih baik  dan lebih kondusif ketika melaksanakan proyek-proyek ini”.

          Menurut agenda, setelah perbahasan ini, pada Senin (17 Juni), Badan Penyunting  Rancangan  Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) akan  menerima pendapat dari para anggota MN untuk menyempurnakan rancangan Undang-Undang, kemudian  disampaikan kepada MN  untuk akan diesahkan pada 21 Juni ini./.