Ini merupakan UU yang sangat penting terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia, penerimaan, bantuan dan perlindungan korban, orang-orang yang sedang dalam proses konfirmasi sebagai korban tindakan penyelundupan manusia, kerja sama internasional tentang pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia. RUU tersebut menerima banyak perhatian para anggota MN.

Persidangan ke-7 MN Vietnam angkatan XV (Foto: dangcongsan.vn)

Pada sesi pembahasan tersebut, para anggota MN menyepakati perlunya dan isi-isi besar yang direvisi dalam UU mengenai pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia. Para anggota MN menilai bahwa RUU tersebut telah melengkapi prinsip-prinsip dan kebijakan penting dari Negara tentang pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia, melalui itu, menegaskan kebijakan kemanusiaan dari Partai dan Negara dalam pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia.

Ibu Tran Thi Nhi Ha, anggota MN dari Kota Hanoi, meminta agar RUU tersrebut perlu menentukan secara jelas subyek dan bentuk propaganda, pendidikan tentang pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia. Dia mengatakan:

“RUU perlu menentukan untuk memasukkan isi tersebut ke dalam program pengajaran wajib di daerah-daerah pegunungan, daerah perbatasan untuk mendidik penanggulangan penyelundupan manusia, membantu para siswa memahami secara lebih awal tindakan-tindakan penyelundupan manusia. Dengan demikian, mereka sendiri mampu mengidentifikasi risiko dan ada langkah-langkah untuk melindungi  diri sendiri dan orang sekitarnya”.

Sebelumnya, juga pada hari yang sama, MN mengesahkan UU mengenai Organisasi Mahkamah Rakyat (amandemen) dengan 94,25% jumlah anggota MN yang ikut memberikan suara dan setuju.