Panorama  sidang DK PBB di New York, AS pada  26/3/2019. (Foto: Xinhua/Kantor Berita Viet Nam).

Yang menghadiri diskusi ini, ada para wakil dari 60 negara anggota PBB, para pejabat PBB, para wakil dari banyak organisasi regional dan internasional. Pada diskusi ini, DK PBB telah memungut suara mengesahkan Resolusi yang disusun oleh Perancis tentang melawan terorisme, di antaranya menentukan serentetan langkah baru dan kongkrit untuk memperkuat hasil-guna pekerjaan melawan terorisme. Ini juga merupakan resolusi pertama yang mengungkapkan khusus masalah ini. Resolusi ini berseru kepada semua negara supaya menjamin agar undang-undang negara-nya menganggap bantuan keuangan kepada terorisme sebagai kejahatan serius untuk mengadili semua orang yang mengerahkan keuangan atau memberikan keuangan, membantu organisasi-organisasi teroris. Resolusi yang bersifat mengikat ini disusun berdasarkan pada Bab 7 Piagam PBB yang menurut itu, kalau satu negara anggota PBB tidak menaati resolusi ini, bisa dikenai sanksi-sanksi. Resolusi ini juga berseru kepada semua negara supaya membentuk badan intelijen untuk melayani investigasi terhadap kasus-kasus yang bersangkutan dengan bantuan keuangan kepada terorisme dan berbagai informasi yang luas tentang masalah ini.

Ketika berbicara di DK PBB, Duta Besar Dang Dinh Qui, Kepala Perwakilan Tetap Viet Nam di PBB telah menilai tinggi penyelenggaraan diskusi yang terbuka pada latar belakang kasus-kasus serangan berlumuran darah terus terjadi di banyak daerah, dengan siasat-siasat yang lebih canggih dan langkah-langkah memobilisasi sumber dana dan bantuan kepada terorisme semakin beranekara ragam dan rumit. Duta Besar Dang Dinh Quy menekankan perlu berfokus melaksanakan secara lengkap kewajiban-kewajiban menurut resolusi-resolusi DK PBB yang sekarang sedang ada dan menyambut baik DK PBB sepakat mengesahkan Resolusi baru tentang melawan bantuan keuangan kepada terorisme. Dia  menganggap bahwa  Resolusi ini  akan membantu kekosongan dalam kerangka hukum sekarang dan merupakan dasar  bagi negara-negara  untuk bersama-sama melaksanakannya. Duta Besar Dang Dinh Quy juga berseru kepada semua negara supaya memperkuat pertukaran informasi, membantu memperkuat kemampuan menghadapi terorisme. Dia juga berbagi pengalaman Viet Nam dalam membangun dan menyelesaikan sistim perundang-undangan sesuai dengan kewajiban-kewajiban menurut resolusi-resolusi DK PBB, di antaranya ada masalah memidanakan kejahatan membantu terorisme dengan hukuman-hukuman serius seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana dan berbagai undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan terorisme dan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Bersamaan itu, Viet Nam melaksanakan pemeriksaan periodik tentang situasi keamanan, keselamatan dan kesiagaan melawan terorisme dari sistim keuangan dalam negeri.