(VOVWORLD) - Pada Sabtu (24 September), berbicara pada sesi pembahasan bersama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) ke-77, Deputi Harian Perdana Menteri (PM) Vietnam, Pham Binh Minh mengatakan bahwa dunia berada pada "titik balik sejarah" ketika konfrontasi, konflik dan pelanggaran hukum internasional terus meningkat. Dampak dari pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan banyak tantangan keamanan non-tradisional lainnya mengancam keberadaan umat manusia, memundurkan upaya untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs).
 Deputi PM Pham Binh Minh berbicara pada sesi pembahasan tersebut (Foto: VOV) |
Dalam konteks itu, masyarakat internasional perlu melakukan perubahan dasar dalam cara berpikir, membentuk kembali pendekatannya terhadap isu-isu global, di antaranya perlu menempatkan manusia pada pusat dari semua upaya pembangunan. Deputi PM Pham Binh Minh menyarankan untuk perlu menghilangkan kecenderungan konfrontasi dan pemikiran "menang-kalah", dan sebaliknya perlu mendorong multilateralisme dan kerja sama internasional secara terbuka, inklusif, adil, dan saling menguntungkan. Perlu melaksanakan supremasi hukum dan menghormati Piagam PBB, terutama kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah dari negara-negara, dan menyelesaikan semua sengketa dengan cara damai. Bersamaan dengan itu, perlu membangun lembaga multilateral yang kuat dan efektif, dengan peran sentral PBB, mendorong hubungan kemitraan global, di antaranya peran penting organisasi regional, untuk menghadapi tantangan bersama.
Mengenai situasi regional, Deputi PM Pham Binh Minh menekankan perlunya menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan dan keselamatan maritim di Laut Timur, dan mengimbau semua pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai, menghormati proses hukum dan diplomatik, sesuai dengan hukum internasional, Piagam PBB dan Konvensi tentang Hukum Laut tahun 1982.
Selain itu, Deputi PM menekankan bahwa Vietnam selalu mendorong saling memahami dan saling menghormati, kerja sama dan dialog di Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan ingin menerima dukungan dari negara lain untuk pencalonan Vietnam sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia untuk masa bakti 2023-2025./.