Deputi Menlu Do Hung Viet dan para peserta lokakarya  (Foto: Anh thu/vov)

Program ini lahir pada tahun 2000 sesuai Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB, dengan dua tujuan yaitu menjamin dengan lebih baik hak-hak kaum perempuan, anak-anak perempuan, dan mendorong partisipasi perempuan dalam semua segi proses penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian. Menurut Deputi Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Do Hung Viet, hingga saat ini, program tersebut telah menjadi kerangka penting dan dasar untuk menghimpunsumber daya, menyelenggarakan kegiatan, dan mendukung perempuan di konteks konflik, dengan demikian membantu mereka melindungi dengan lebih baik semua hak dan mengembangkan dengan lebih baik peran mereka di masyarakat. Dia menekankan bahwa sepanjang sejarah bangsa, perempuan Vietnam telah memberikan kontribusi teramat besar terhadap usaha perjuangan membebaskan bangsa, membangun tanah air, menciptakan tradisi identitas masyarakat Vietnam. Saat ini, mereka yang adalah para pejabat, wirausaha dan prajurit penjaga perdamaian PBB.

Deputi Menlu Do Hung Viet berpidato di lokakarya  (Foto: Anh Thu/vov)

Deputi Menlu Do Hung Viet menegaskan bahwa justru semua kegiatan yang beragam ini telah mendesak Negara Vietnam mengajukan prioritas-prioritas penting dalam mendorong peran perempuan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Prioritas ini ditegaskan ketika Vietnam untuk pertama kalinya masuk Dewan Keamanan PBB masa bakti 2008-2009.

Vietnam telah mencatat rekam jejak penting ketika memimpin mendorong Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 1889 (2009) tentang peran perempuan dan anak perempuan di konteks pasca konflik – salah satu di antara 4 resolusi kunci Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan Dewan Keamanan PBB. Vietnam saat ini juga adalah negara yang memiliki persentase perempuan penjaga perdamaian PBB yang mencapai taraf tinggi yaitu 16 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan rara-rata dari PBB sebesar 4 persen.

Lokakarya tersebut berlangsung dari 6 hingga 7 November.