(VOVworld) – Deputi Perdana Menteri (PM), Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Pham Binh Minh menerima Deputi Pertama Menlu Amerika Serikat, Antony Blinken yang sedang berkunjung di Vietnam. Pada pertemuan ini, Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh dan Deputi Menlu Antony Blinken melakukan perbahasan tentang langkah-langkah mendorong hubungan Vietnam – Amerika Serikat pada waktu mendatang, khususnya ialah koordinasi antara Kemlu dua negara dalam menyelenggarakan secara baik kunjungan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama ke Vietnam pada Mei mendatang. Deputi PM Pham Binh Minh meminta kepada Amerika Serikat supaya terus berkoordinasi erat dengan Vietnam untuk mendorong hubungan kemitraan komprehensif antara dua negara berkembang secara lebih intensif, ekstensif, praksis dan efektif lagi demi kepentingan rakyat dua negeri, turut mempertahankan perdamaian, kestabilan dan kerjasama perkembangan di kawasan. Deputi PM Pham Binh Minh menegaskan kembali tekad Vietnam terhadap pengesahan dan pelakanaan Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (TPP).

Pada pihaknya, Deputi Menlu Antony Blinken memberitahukan bahwa dalam kunjungan mendatang, Presiden Barack Obama ingin memperkuat hubungan kemitraan komprehensif antara dua negera dan mengetahui lebih jelas lagi tentang kebudayaan, sejarah dan manusia Vietnam. Dia menekankan bahwa Amerika Serikat akan terus berkoordinasi dengan Vietnam untuk mendorong kerjasama di bidang-bidang seperti perdagangan, investasi, perubahan iklim, pendidikan – pelatihan, keamanan maritim dan penanganan akibat perang. Deputi Menlu Antony Blinken menilai tinggi tekad Vietnam dalam perundingan dan percepatan meratifikasi Perjanjian TPP serta menegaskan bahwa ini merupakan tenaga pendorong yang membantu pihak Amerika Serikat untuk cepat meratifikasi Perjanjian tersebut.

Pada pertemuan ini, dua pihak juga berbahas tentang situasi di kawasan dan di dunia, diantaranya ada masalah Laut Timur. Deputi Menlu Antony Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat mendukung penanganan semua sengketa di Laut Timur secara damai, melalui kanal-kanal diplomatik, di atas dasar hukum internasional dan semua patokan bersama, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 dan Deklarasi tentang acara berperilaku dari para pihak di Laut Timur serta Pernyataan antara para pemimpin Amerika Serikat dan ASEAN di Sunnylands pada Februari 2016.