(VOVWORLD) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Bui Thanh Son dan Menlu Malaysia, Saifuddin Abdullah, pada 15 November telah memimpin bersama persidangan ke-6 Komite Gabungan tentang Kerja Sama Ekonomi, Sains Teknologi antara 2 negara.
Menlu Vietnam, Bui Thanh Son pada persidangan tersebut (Foto: VOV) |
Pada persidangan tersebut, kedua pihak sepakat mengesahkan Program Aksi menggelar hubungan kemitraan strategis tahap 2021-2025 dengan berbagai orientasi besar untuk demi tujuan memanfaatkan potensi dan keunggulan di masing-masing negara, menuju ke pemulihan dan pengembangan yang mandiri dan berkelanjutan pada tahap pasca pandemi Covid-19.
Kedua menlu menegaskan akan bekerja sama secara erat untuk mendorong pertukaran delegasi tingkat tinggi dan berbagai tingkat, semua mekanisme kerja sama bilateral penting, mendorong dokumen-dokumen kesepakatan di bidang-bidang konkret untuk memberikan sumbangsih dalam mengatasi kesulitan, berupaya membawa nilai perdagangan antara dua negara mencapai 18 miliar USD pada 2025; dengan cepat saling mengakui sertifikat kesehatan elektronik, menciptakan syarat yang kondusif bagi keimigrasian warga dua negeri; memperluas kerja sama dan investasi ke bidang-bidang penting era teknologi seperti transformasi digital, ekonomi digital, keamanan siber, inovasi kreatif, energi terbarukan, dan sebagainya.
Kedua pihak sepakat untuk memperkuat saling mendukung dan berkoordinasi secara erat di forum-forum internasional dan regional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), dan mekanisme-mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN; memanfaatkan peluangan dan kepentingan semua perjanjian perdagangan bebas generasi baru. Terkait masalah Laut Timur, kedua pihak menekankan arti penting dalam mempertahankan perdamaian, stabilitas, keamanan, keselamatan, dan kebebasan maritim serta penerbangan di Laut Timur, menangani sengketa dengan langkah-langkah damai berdasarkan pada hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982; mendukung pelaksanaan yang serius dan cukup DOC, melakukan perundingan untuk mencapai COC yang berdaya guna, substantif, dan sesuai dengan hukum internasional, di antaranya ada UNCLOS 1982.