Vietnam memprotes Tiongkok yang melakukan pembangunan secara tidak sah di sekitar kawasan pulau Gac Ma, kepulauan Truong Sa
(VOVworld) – Pada Senin (16 Juni), ketika menjawab pertanyaan yang meminta supaya memberitahukan reaksi Vietnam terhadap masalah baru-baru ini Tiongkok sedang meneguhkan, memperluas dan membangun beberapa bangunan yang kokoh di sekitar beberapa pulau batu, di kepulauan Truong Sa (Spratly) milik Vietnam, Le Hai Binh, Jurubicara Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Vietnam mempunyai secara lengkap dasar hukum dan bukti sejarah untuk menegaskan kedaulatan terhadap kepulauan Truong Sa.
Selama ini, di kepulauan Truong Sa, Tiongkok telah melaksanakan beberapa aktivitas memperluas pembangunan proyek bangunan secara tidak sah di sekitar kawasan pulau Gac Ma serta beberapa pulau lain di kepulauan Truong Sa dimana Tiongkok telah mendudukinya secara tidak sah dengan menggunakan kekerasan pada Maret tahun 1988. Vietnam dengan gigih memprotes tindakan Tiongkok yang tidak sah ini, menuntut kepada Tiongkok supaya secara serius menghormati kedaulatan Vietnam, menghormati Deklarasi tentang Perilaku dari semua fihak di Laut Timur. Vietnam juga menuntut kepada Tiongkok supaya segera menghentikan tindakan pembangunan dan perluasan secara tidak sah di kawasan kepulauan Truong Sa serta tidakan-tindakan sefihak lain yang mengubah status quo di kawasan kepulauan Truong Sa serta kawasan-kawasan lain di Laut Timur.
Tiongkok melakukan pembangunan secara tidak sah
di pulau Gac Ma di kepulauan Truong Sa
(Foto: vnexpress.net)
Bersangkutan dengan kunjungan Anggota Dewan Negara Tiongkok, Yang Jiechi di Vietnam yang akan datang, Jurubicara Le Hai Binh memberitahukan bahwa ini merupakan pertemuan antara dua Ketua Komisi pengarahan kerjasama bilateral Vietnam-Tiongkok dan masalah anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 pasti akan disinggung. Le Hai Binh menekankan bahwa dari dulu sampai sekarang, Vietnam selalu secara sangat tekun melakukan perbahasan, mengusahakan semua kanal informasi perbahasan dan dialog dengan Tiongkok untuk menangani secara damai ketegangan di Laut Timur. Oleh karena itu, pertemuan antara dua Ketua Komisi pengarahan kerjasama bilateral pasti akan merupakan satu kanal dialog guna mengusahakan solusi damai untuk ketegangan sekarang di Laut Timur./.