(VOVworld) - Ketika menjawab pertanyaan para wartawan sebelum Mahkamah Arbitrase Permanen dibentuk menurut  Apendiks VII dari Konferensi PBB tentang  Hukum Laut -1982 di atas dasar usulan dari Filipina, kini telah mengeluarkan keputusan terakhir, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai  Binh, pada Selasa (12 Juli), menunjukkan: Vietnam menyambut keputusan terakhir Mahkamah Arbitrase Permanen pada Selasa (12 Juli).  Vietnam akan mengajukan pernyataan tentang isi keputusan ini. Vietnam sekali lagi menegaskan pendirian konsekuen-nya tentang gugatan ini seperti telah disebut secara menyeluruh dalam Pernyataan Kementerian Luar Negeri Vietnam kepada Mahkamah Arbitrase Permanen pada 5 Desember 2014. Di atas dasar semangat itu, Vietnam mendukung kuat pemecahan atas sengketa-sengketa di Laut Timur dengan langkah-langkah damai, yang terdiri dari  proses-proses diplomatik dan hukum, tidak menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan menurut ketentuan hukum internasional, diantaranya ada UNCLOS-1982, menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, keamanan, keselamatan, kebebasan maritim dan penerbangan di Laut Timur, menghormati prinsip supremasi hukum di  kawasan-kawasan laut  dan samudera.

Sehubungan dengan ini, Vietnam terus menegaskan kedaulatan-nya terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly), kedaulatan terhadap  perairan dalam dan wilayah laut, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi terhadap zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam yang ditetapkan sesuai dengan UNCLOS-1982, dan semua hak dan kepentingan hukum Vietnam yang bersangkutan dengan struktur-struktur  geografi di dua kepulauan  Hoang Sa dan Truong