Lokakarya ini dipimpin oleh Presiden Polandia – negara yang sedang memegang keketuaan DK PBB pada bulan 5/2018 dan dihadiri lebih dari 70 negara anggota PBB. Kepala Kantor Sekretaris Jenderal PBB, Luixa Ribeiro Viotti, Hakim Mahkamah Keadilan Internasional, Hisashi Owada, Ketua Mekanisme Internasional dari Mahkamah-mahkamah Pidana Theodor Meron telah hadir dan menyampaikan laporan di depan sidang tersebut.

Dubes Nguyen Phuong Nga, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB (Foto: VNA)

Ketika berbicara di depan sesi perbahasan, Duta Besar (Dubes), Nguyen Phuong Nga, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB menekankan kewajiban dari semua negara dalam memecahkan sengketa dengan langkah-langkah damai-satu prinsip dasar dari hukum internasional dan ditentukan jelas di Bab VI Piagam PBB, di antaranya ada berbagai langkah dan proses diplomatik dan hukum. Dia juga menonjolkan peranan dan sumbangan ASEAN dalam menjaga lingkungan yang damai, dialog dan kerjasama regional, mendorong perdamaian dan memecahkan sengketa di Laut Timur sesuai dengan hukum internasional, Piagam PBB dan Konvensi Hukum Laut PBB, mendorong pelaksanaan DOC secara lengkap dan berhasil-guna, cepat membangun COC secara berhasil-guna dan bersifat mengikat secara hukum.

Dubes Nguyen Phuong Nga menegaskan bahwa sebagai calon anggota tidak tetap DK PBB masa bakti 2020-2021, Vietnam berkomitmen akan terus menjunjung tinggi hukum internasional, memberikan sumbangan positif dalam melaksanakan missi DK PBB ialah menjaga perdamaian dan keamanan internasional.