(VOVworld) – Ketika berbicara di depan acara pembukaan pada pekan kerja ke-tiga, Persidangan periodik angkatan ke-28 Dewan Hak Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas PBB di Jenewa, Swiss tentang situasi hak manusia, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Nguyen Trung Thanh, Kepala Perutusan Vietnam di PBB, mencatat komitmen-komitmen dan beberapa gerak-gerik positif baru-baru ini dari Republik Demokrasi Rakyat (RDR) Korea, Iran dan Myanmar. Duta Besar Nguyen Trung Thanh menegaskan: Vietnam mendukung semua fihak yang bersangkutan berupaya melakukan dialog dan kerjasama yang konstruktif dalam menangani masalah-masalah yang masih ada, alih-alih melakukan politisasi dan memberikan tekanan yang tidak sesuai dengan hukum internasional dalam masalah RDR Korea.

Tentang masalah hak manusia Iran, Duta Besar Nguyen Trung Thanh mencatat semua kemajuan dan kerjasama Iran menurut laporan PBB dan beranggapan bahwa Iran dan semua fihak yang bersangkutan perlu memanfaatkan indikasi-indikasi positif ini untuk melakukan dialog praksis, menuju ke kerjasama untuk menangani secara masuk akal masalah-masalah yang menjadi minat bersama. Dia menyambut baik prestasi-prestasi yang telah dicapai Myanmar dalam proses reformasi, demokrasi dan kerujukan nasional seperti menstabilkan sosial, mengembangkan ekonomi, memperkuat kesetaraan gender, membela hak kelompok-kelompak rentan, diantaranya ada komunitas etnis-etnis minoritas.

Atas nama ASEAN, dengan martabat sebagai koordinator bersama Asosiasi ini di Dewan Hak Manusia PBB tahun 2015, Duta Besar Nguyen Trung Thanh menegaskan solidaritas ASEAN dengan Myanmar, mendukung komitmen Myanmar dalam proses reformasi, demokrasi dan kerujukan nasional serta iktikat baik kerjasama dengan mekanisme-mekanisme PBB yang bersangkutan. ASEAN menekankan bahwa komunitas ekonomi perlu menjalankan pendekatan yang obyektif, tidak membedakan, tidak memberikan standar dobel dan tidak melakukan politisasi ketika mempelajari masalah-masalah hak manusia; bersamaan itu mengimbau kepada Dewan Hak Manusia PBB supaya mempertimbangkan masalah Myanmar dalam agenda dari mekanisme ini./.