(VOVworld) – Wakil Presiden (Wapres) Vietnam, Ibu Dang Thi Ngoc Thinh, Senin (13/6/2016), mengepalai delegasi Vietnam untuk menghadiri Majelis Umum angkatan ke-32 Dewan Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) di Jenewa, Swiss sehubungan dengan peringatan ultah ke-10 berdirinya lembaga ini.
Wapres Vietnam, Dang Thi Ngoc Thinh dalam sidang tersebut
(Foto : Kantor berita Vietnam)
Ketika berbicara di depan sidang ini, Wapres Dang Thi Ngoc Thinh meminta kepada Dewan HAM PBB sepaya menaruh perhatian kepada pelaksanaan Agenda 2030 tentang perkembangan yang berkesinambungan dan dampak perubahan iklim terhadap hak manusia. Wapres Vietnam juga mengungkapkan situasi kekeringan dan keasinan karena dampak perubahan iklim di berbagai propinsi di daerah Vietnam Tengah dan daerah Tay Nguyen serta daerah dataran rendah sungai Mekong, Vietnam.
Dia menekankan upaya-upaya Vietnam dalam menjamin hak manusia, khususnya prestasi tentang perkembangan sosial-ekonomi, melaksanakan Target perkembangan milenium, mengentas dari kelaparan dan kemiskinan, melaksanakan program wajib belajar tingkat SD, mengurangi prosentase kamatian di kalangan ibu dan bayi, menjamin kesetaraan gender dan kemajuan wanita.
Wapres Vietnam menegaskan bahwa Vietnam akan tidak henti-hentinya berupaya untuk menjamin secara lebih baik hak warga negara Vietnam, bersamaan itu akan memberikan sumbangan yang aktif pada menjamin hak manusia di seluruh dunia.
Pada sore harinya, di kantor Uni Parlemen Dunia (IPU), Wapres Dang Thi Ngoc Thinh melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) IPU, Martin Chungsong. Wapres Vietnam menegaskan bahwa Vietnam menghargai peranan IPU dan selalu ikut serta secara aktif dan bertangung jawab pada semua aktivitas IPU. Dia menginginkan agar pada waktu mendatang, IPU berfokus melaksanakan target perkembangan yang berkesinambungan, menghadapi perubahan iklim dan memperkuat lebih lanjut lagi aktivitas Konferesni legislator wanita. Sekjen IPU menegaskan bahwa Badan Sekretariat akan terus berupaya bersama dengan para anggotanya untuk menyusun agenda yang komprehensif, mencerminkan perhatian bersama dari komunitas interasional.
Sekjen IPU mencatat penyampaian Vietnam tentang situasi di Laut Timur dan permintaan Vietnam tentang usulan supaya mendukung menangani sengketa dengan langkah damai, di atas dasar hukum internasional.