Vietnam Merupakan Mitra Prioritas bagi Uni Eropa di Kawasan Asia-Pasifik

(VOVWORLD) - Deputi Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Le Thi Thu Hang dan Niclas Kvarnström, Kepala Direktorat Jenderal Asia-Pasifik dari Badan Hubungan Luar Negeri Uni Eropa, pada hari Selasa (22 Oktober), di Kota Hanoi, telah bersama-sama memimpin Persidangan ke-5 Komite Gabungan Vietnam-Uni Eropa dalam rangka Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama Vietnam-Uni Eropa (PCA).
Vietnam Merupakan Mitra Prioritas bagi Uni Eropa di Kawasan Asia-Pasifik - ảnh 1Panorama persidangan tersebut (Foto: dangcongsan.vn)

Di persidangan ini, Deputi Menlu Le Thi Thu Hang menegaskan bahwa Uni Eropa merupakan salah satu mitra ekonomi dan perkembangan papan atas bagi Vientam, Vietnam selalu menghargai pengembangan hubungan Kemitraan dan kerja sama komprehensif Vietnam-Uni Eropa serta hubungan dengan negara-negara anggota EU. Dia meminta EU supaya mendorong Parlemen beberapa negara anggota blok ini supaya cepat meratifikasi Perjanjian Proteksi Investasi Vietnam-EU (EVIPA), mencatat semua upaya Vietnam dalam mencegah dan memberantas eksploitasi hasil perikanan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan (IUU), memperhitungan kepentingan kaum konsumen EU untuk cepat mengatasi Kartu kuning IUU terhadap ekspor hasil perikanan Vietnam.

EU mengapresiasi peranan dan posisi yang semakin tinggi dari Vietnam di kawasan dan di forum-forum multilateral, menegaskan bahwa Vietnam merupakan mitra prioritas bagi EU di kawasan Asia-Pasifik.

Kedua belah pihak sepakat terus mendorong, membawa hubungan antara dua belah pihak ke level baru, pantas dengan potensi, dan posisi kedua belah pihak, bersamaan itu mendiskusikan beberapa masalah regional dan internasional yang menjadi minat bersama; berbagi pendirian tentang usaha perlu memperkuat koordinasi dalam menangani semua tantangan global. Tentang masalah Laut Timur, kedua belah pihak menyatakan kekhawatiran tentang semua perkembangan baru-baru ini, menegaskan kembali makna penting perdamaian, stabilitas, keamanan, dan keselamatan maritim dan penerbangan di kawasan, menekankan semua pihak perlu menaati hukum internasional.

Komentar

Yang lain