(VOVworld) – Di sela-sela Forum Ekonomi Dunia tentang ASEAN di Kuala Lumpur (Malaysia), Deputi Perdana Menteri (PM) Vietnam, Trinh Dinh Dung, Kamis (2/6), melakukan pertemuan bilateral secara terpisah dengan PM Timor Leste, Rui Maria de Araujo dan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla.

Ketika menerima PM Rui Maria de Araujo, Deputi PM Trinh Dinh Dung menegaskan bahwa Vietnam mementingkan hubungan persahabatan dan kerjasama di banyak bidang antara Vietnam dan Timor Leste. Beliau meminta kepada dua pihak supaya mempertahankan pertukaran delegasi berbagai tingkat untuk aktif menggelarkan semua permufakatan yang telah ditanda-tangani, bersamaan itu mendorong dan meninjau kemungkinan melakukan perundingan dan menanda-tangani permufakatan-permufakatan tentang pencegahan dan pemberantasan kriminalitas, bantuan hukum pidana, dll. Deputi PM Trinh Dinh Dung juga meminta kepada Timor Leste supaya memperhebat kerjasama perdagangan beras dan menggelarkan secara efektif MoU tentang perdagangan beras untuk tahap 2015-2017. Pada pihaknya, PM Rui Maria de Araujo memberitahukan bahwa Timor Leste sedang menciptakan syarat yang sangat kondusif kepada badan usaha Vietnam untuk melakukan bisnis dan investasi. Pada waktu mendatang, Timor Leste terus menciptakan kemudahan kepada Vietnam untuk mendekati kesempatan-kesempatan kerjasama di berbagai bidang seperti ekplorasi, eksploitasi migas dan bahan pangan.

Sementara itu, dalam pertemuan antara Deputi PM Trinh Dinh Dung dengan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, dua pihak berbahas tentang banyak solusi untuk membawa hubungan kemitraan strategis Vietnam – Indonesia semakin erat, turut memberikan sumbangan yang positif kepada Komunitas bersama ASEAN. Dua negara sepakat cepat mengadakan sidang ke-7 Komite Gabungan tentang Kerjasama Ekonomi dan Iptek, menuju ke target mencapai nilai perdagangan sebanyak 10 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia akan aktif bersama dengan Vietnam dan negara-negara ASEAN melaksanakan pernyataan Keketuaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-26 dan ke-27 tentang masalah Laut Timur, berkoordinasi dalam hal pendirian, mendorong para pihak yang bersangkutan menaati hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 untuk menjamin perdamaian, kestabilan, keamanan dan keselamatan maritim dan penerbangan di Laut Timur. Dua pihak berpendapat bahwa semua sengketa di Laut Timur harus ditangani dengan langkah damai, tidak menggunakan kekerasan atau mengancam menggunakan kekerasan; para pihak yang bersangkutan supaya cepat mencapai Kode Etik di Laut Timur (COC) guna menjamin perdamaian dan kestabilan di kawasan.