Vietnam terpilih menjadi Wakil Ketua APF
(VOVWORLD) - Ketua Subkomite Vietnam dalam Persekutuan Parlemen Francophonie (APF), Ibu Nguyen Thuy Anh telah terpilih menjadi Wakil Ketua APF untuk masa bakti2019-2021.
Ibu Nguyen Thuy Anh (yang pertam dari kiri) terpilih menjadi Wakil Ketua APF. |
Delegasi Majelis Nasional (MN) Vietnam yang dikepalai oleh Nguyen Thuy Anh, Kepala Komisi urusan Masalah-Masalah Sosial MN, Ketua Subkomite Vietnam telah menghadiri persidangan ke-45 Majelis Umum APF dan peristiwa-peristiwa yang bersangkutan yang diadakan di kota Abidjan, Pantai Gading dari 4-9 Juli ini.
Semua sidang pleno berlangsung di bawah pimpinan Ketua APF-Ketua Dewan Legislatif Quebec, Francois Paradis dan Ketua Parlemen negara tuan rumah Amadou Soumahoro untuk berfokus membahas isi-isi interpelasi terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Francophonie tentang semua strategi dan tindakan dari Organisasi Internasional Francophonie (OIF) dalam melaksanakan target-target tentang keaneka-ragaman budaya-bahasa; pendidikan-pelatihan, pengajaran di perguruan tinggi dan penelitian sains; pengembangan bahasa Perancis; penjagaan perdamaian, demokrasi dan hak asasi manusia; kesetaraan gender; pengembangan kerjasama menuju ke perkembangan yang berkelanjutan, kesetaraan gender dan pendekatan terhadap prestasi teknologi baru yang menuju ke perkembangan
Majelis Umum APF telah memilih Badan Eksekutif dan para pejabat utama APF untuk masa bakti 2019-2021. Ketua Parlemen Pantai Gading, Amadou Soumahoro terpilih menjadi Ketua APF. Sedangkan Ketua Subkomite Vietnam dalam APF, Ibu Nguyen Thuy Anh terpilih menjadi Wakil Ketua APF.
Sebagai Wakil Ketua APF untuk masa bakti 2019-2021, Subkomite Vietnam dan berbagai Subkomite di kawasan Asia-Pasifik bersama dengan APF terus berupaya mengembangkan peranan sebagai satu organisasi antar-parlemen, satu organisasi yang berada di semua benua dalam menjaga perdamaian, kestabilan, perkembangan; memperkuat mekanisme dan kebijakan menjamin pelaksanaan target-target perkembangan yang berkelanjutan; mendorong diplomasi parlementer dan memperluas hubungan kerjasama dengan semua organisasi antar-parlemen dunia dan kawasan.